Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI

Dalam laporan yang diterima kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw tentang pengungkapan kasus pembunuhan staf KPU Yahukimo...

Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu dan jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus menjadi jembatan untuk...

Kelompok Separatis Sebar Hoax Tindakan Teror di Yahukimo

Memang kasus pembunuhan yang berturut-turut terjadi itu cukup memberi rasa traumatis tersendiri kepada warga yang ingin beraktivitas,” ungkap Bupati ketika ditemui...

Markus Haluk Tidak Lagi Dipercaya Organisasi KNPB

Seiring berjalannya waktu, Markus yang sudah kian dekat dengan tokoh-tokoh KNPB mulai bermain peran di organisasi tersebut. Hal ini terlihat setidaknya dalam dua tahun terakhir dimana KNPB hanya jalan ditempat...

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Tampilkan postingan dengan label Otsus. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Otsus. Tampilkan semua postingan

9/17/2020

Warga Sipil dan Aparat Banyak Dibunuh KKB Papua, TNI Polri Harus Gelar Penidakan


Papua - Kabupaten Intan Jaya saat ini menjadi lokasi yang rawan akan aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB), hal ini dilihat dari runtutan peristiwa pembunuhan dan penembakan yang terjadi.

Tercatat sejak tiga hari terakhir telah terjadi teror dan penembakan terhadap tiga tukang ojek yang merupakan warga sipil, dan juga terhadap seorang anggota TNI. (17/9)

Nahas atas peristiwa tersebut salah seorang TNI anggota Koramil Hitadipa, Serka Sahlan meregang nyawa di lokasi kejadian. Mendapati kejadian tersebut tim gabungan TNI Polri melakukan penyisiran dan upaya evakuasi terhadp Serka Sahlan yang telah tewas mengenaskan.

Berbagai luka ditemukan pada sekujur tubuhnya, termasuk areal muka yang terbelah karena bacokan senjata tajam.

Kejadian demi kejadian terus terjadi sebagai upaya eksistensi teror dari kelompok separatis. Oleh sebab itu pengamat Papua menilai harus segera dilakukannya penyelesaian konflik secara tuntas.

Baca Juga: 112 Dokter Papua Lulus Administrasi Program Beasiswa Otsus 2020

“Tidak bisa lagi TNI Polri hanya berdiam diri atas dasar pengamanan wilayah, yang kronis saat ini bukan lagi pengamanan tapi harus ada upaya penindakan,”

Hal itu diungkapan sebab telah banyak terjadi teror yang mengakibatkan kerugian dan hilangnya nyawa seseorang, baik aparat ataupun masyarakat sipil sekalipun.

Meski demikian, pihaknya juga menilai bahwa penyelesaian di Papua tidak semudah apa yang dikatakan. Ia sadar bahwa terdapat ancaman lain lewat pergerakan politik yang ada.

“Kelompok separatis di Papua juga ada organisasi ULMWP. Atas berbagai fakta, kelompok ini acap kali melakukan propaganda dan penggelapan fakta sehingga membuat setiap upaya penindakan akan digiring sebagai bentuk pelanggaran HAM”

Hal itu juga senada dengan penuturan pengamat teroris dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya. Ia mengatakan bahwa KKB di Papua memiliki jaringan yang kompleks dalam melakukan setiap aksinya.

“Mereka terorganisir, punya jaringan dalam dan luar negeri, punya agenda politik dari aksi-aksi kriminal mereka," ujar Harits.

Keberadaan asing yang turut ikut bermain telah terbaca dari setiap gejolak di Papua sebab diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia.

Share:

9/11/2020

112 Dokter Papua Lulus Administrasi Program Beasiswa Otsus 2020



Kota Jayapura - Ketika masih banyak pro dan kontra mengenai keberlangsungan kebijakan otsus yang penganggaran dananya akan diaudit pada 2021 mendatang, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong berbagai kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan di Tanah Cenderawasih.

Hal ini terlihat dari Pemerintah yang resmi mengumumkan 112 dokter asli Papua lulus administrasi program Beasiswa Dokter Spesialis Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2020, pada 9 September 2020 malam.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat pengumuman Pemerintah Provinsi papua Nomor 005 / 15892 /SET tentang Program Beasiswa Dokter Spesialis Afirmasi Otsus Papua yang ditandatangani Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) DR.M Ridwan Rumasukun,SE.MM atas nama Gubernur Papua.


  • OAP Tewas Setelah Makan Kue, Ini Faktanya


“Ditujukan kepada para sarjana kedokteran (S1) program beasiswa dokter spesialis afirmasi Otsus Papua yang telah lolos seleksi administrasi untuk dapat hadir pada Senin 14 September 2020 pukul 13:00 WIT di Auditorium BPSDM Provinsi Papua, Kotaraja,” isi surat tersebut.

112 dokter asli Papua yang dinyatakan lulus tersebut sebagian besar bertugas Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, Mimika, Puncak, Boven Digoel, Nabire, Mamberamo Raya, Merauke, Intan Jaya, Sarmi, Pegunungan Bintang, Paniai, Dogiyai, Supiori, Jayawijaya, Kabupaten Teluk Bintuni serta Kota dan Kabupaten Sorong.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua, Aryoko AF Rumaropen,SP.M.Eng mengatakan program Beasiswa Dokter Spesialis Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2020 merupakan program Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP.MH dan dan Wakil Gubernur Klemen Tinal,SE.MM dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Papua.


  • Mahasiswa Papua di Yogyakarta Deklarasikan Dukungan Otsus


Pemprov Papua berkomitmen memberikan layanan kesehatan terbaik. Dan untuk mewujudkannya, lanjut Rumaropen, tahun ini gubernur dan wakil gubernur memberikan beasiswa yang cukup besar bagi dokter-dokter asli Papua untuk mengambil dokter spesialis di berbagai perguruan tinggi di tanah air maupun luar negeri.

“Tujuan utama dari program bapak gubernur dan wakil gubernur Papua adalah dokter-dokter unggul asli Papua yang professional dan terampil. Setelah selesai, mereka kembali ke Tanah Papua untuk mengabdi kepada masyarakat,”ungkap Kepala BPSDM.

Dari berbagai pernyataan dan pelaksanaan pemberian dukungan beasiswa kepada 112 dokter asli Papua tersebut, cukup memberikan angin segar ditengah merundungnya berbagai terpaan isu Papua yang tidak jelas dan hanya merupakan provokasi dari kelompok separatis. Meskipun tidak ada yang perlu dirisaukan tentang separatisme, sebab Papua telah bersiap akan generasi emas yang berprestasi di berbagai bidang. Sudah saatnya meninggalkan pemikiran ‘membangun Papua’, bersudut pandanglah dengan ‘Papua membangun’ karena orang asli Papua sendiri yang akan menaikkan derajat daerahnya.

Share:

9/08/2020

Mahasiswa Papua di Yogyakarta Deklarasikan Dukungan Otsus

 



Yogyakarta - Papua bukan hanya milik kelompok separatis yang tak henti-hentiny amelakukan penindasan pembungkaman suara orang asli Papua. Ketiak dengan gambalangnya kelompok tersebut mengklaim bahwa seluruh orang Papua tidak membutuhkan otsus, kelompok mahasiswa Papua di Kota studi Yogyakarta menunjukkan pandangan lain.

 

Pasalnya sejumlah tokoh muda dan mahasiswa tersebut menyatakan terus mendukung pemerintah untuk melanjutkan Otsus demi masa depan Papua dan Papua Barat. Hal itu juga tertuang dalam deklarasi yang mereka suarakan.

 

Jhon Rumbay, tokoh pemuda Papua di Yogya itu mengatakan, selaku pimpinan deklarasi mewakili mahasiswa Biak dan suku Saereri yang adalah salah satu dari 7 suku wilayah adat meminta pemerintah untuk melanjutkan Otsus bagi masa depan Papua dan Papua Barat.

 

“Kami mewakili adek-adek papua yang kuliah dan menempuh pendidikan di Jogya yang terdiri dari 7 suku, dan kami bagian dari Papua berasal dari biak merasa bangga dengan pemerintah RI dan kami bagian dari NKRI,” ungkapnya.

 

Terkait kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan Papua dan Papua Barat dirinya menjelaskan, pemerintah dengan program Otsusnya sangat besar manfaatnya dan itu paling tepat untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat papua secara menyeluruh demi masa depan Papua itu sendiri.

 

“Harapan kami bahwa program otsus ini bisa menyentuh sampai masyarakat paling bawah bahkan ada  banyak mahasiswa Papua yang sekolah di Yogya tidak mendapat bantuan dari Pemda papua. Kami mewakili suku dari daerah biak sangat mendukung dengan Otonomi khusus untuk  papua agar dilanjutkan pada periode berikutnya,” jelasnya.

 

Menurut mereka, Otsus tetap berlanjut dan evaluasi khusus untuk otsus yang telah berjalan serta Fokus penggunaannya untuk mendukung perbaikan kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

 

Diketahui peserta deklarasi tersebut dihadiri oleh perwakilan mahasiswa Uniani, perwakilan mahasiswa Akprind, dan perwakilan mahasiswa Janabadra.

 

Share:

9/02/2020

Markus Haluk Tidak Lagi Dipercaya Organisasi KNPB

 


Jayapura – Pergerakan Papua tidak hanya sebatas pergolakan senjata namun peranan politik yang masif juga sangat berpengaruh untuk merealisasikan cita-cita bangsa. Dalam mewujudkan hal itu kita mengenal Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai salah satu organisasi yang berafiliasi pada gerakan politik.

Sebagai organisasi yang banyak diisi oleh kaum muda, KNPB memiliki ratus bahkan ribuan simpatisan yang tersebar diseluruh antero Papua dan luar Papua sekalipun. Hal ini yang menjadikan KNPB sebagai salah satu motor penggerak dalam berbagai aksi perjuangan.

Tidak bisa menyangkal bahwa KNPB dengan segala kekuatan massa yang besar akan memiliki permasalahan tersendiri. Ini dikarenakan begitu kompleksnya birokasi yang dimiliki KNPB, sebab berbagai sekretariatnya ada di berbagai wilayah harus bisa terhubung dengan komando pusat.

Kondisi itu yang dimanfaatkan Markus Haluk untuk mendekati organisasi KNPB, walaupun Markus saat itu juga sudah menempati jabatan sebagai Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

  • Kapolda: Pelaku Pembunuhan Yahukimo, ‘Tidak Ada Ampun!’
  • Kelompok Separatis Sebar Hoax Tindakan Teror di Yahukimo

Seiring berjalannya waktu, Markus yang sudah kian dekat dengan tokoh-tokoh KNPB mulai bermain peran di organisasi tersebut. Hal ini terlihat setidaknya dalam dua tahun terakhir dimana KNPB hanya jalan ditempat. Salah satu faktornya disebabkan karena Markus hanya memanfaatkan KNPB untuk mencari keuntungan pribadi.

Hal itu diperparah ketika Agus Kossay yang merupakan Ketua KNPB Pusat terpaksa digelandang dan ditahan di Balikpapan pada 2019. Ia bersama Warpo Wetipo yang saat itu dipercaya untuk mengakomodir perjuangan malah memperburuk ruang gerak KNPB. Sampai suatu saat ia kedapatan melakukan penarikan dana hasil pengumpulan dari berbagai KNPB sektor wilayah yang sebetulnya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan Agus Kossay di Lapas Balikapapan.

 ‘Tidak ada kesalahan yang tidak terlihat’, beruntung saat ini sebagian anggota sudah mengetahui kebusukan yang dibawa oleh Markus ke organisasi perjuangan KNPB, buntutnya Markus tidak lagi dipercaya oleh KNPB dalam mengawaki pergerakan.

Sial bagi Markus ketika ia menunggangi KNPB dengan aksi penolakan terhadap otonomi khusus, ULMWP mulai memikirkan kedudukannya. Sebab aksi penolakan otsus tidak menjadi agenda yang diusung oleh ULMWP saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Buchtar Tabuni yang menilai bahwa fokus ULMWP adalah referendum dan tidak menggubris otsus. Markus Haluk dengan segala siasat telah dianggap benalu oleh KNPB dan ULMWP.

Share:

8/29/2020

Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua



Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu dan jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus menjadi jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan. Otsus yang telah dijalankan selama hampir kurang lebih 20 tahun sendiri juga telah dikukuhkan dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.


Sejauh ini, sejak dilaksanakan selama 20 tahun besaran dana Otsus untuk Papua mencapai Rp127 triliun yang difokuskan terutama 30% untuk sektor Pendidikan dan 15% untuk sektor Kesehatan dan Gizi. Dengan besaran dana Otsus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah RI untuk pembangunan Papua.


Melalui Otsus pula, Orang Asli Papua diberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini terlihat dari pasal 12 pada UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Karena bagi Provinsi Papua/Barat Gubernur dan Wakil Gubernur wajib diisi orang asli Papua (OAP). Salah satu kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat Papua secara menyeluruh, karena lewat andil dari pemimpin yang notabene merupakan OAP diharapkan pendekatan secara adat/budaya lebih tercipta.


Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada pula kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Namun yang terpenting bagi keberlangsungan otsus adalah meningkatnya kesejahteraan bagi rakat Papua melalui indikator peningkatan akuntabilitas serta transparansi oleh penyelenggaranya.


Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, kehadiran otsus Papua dari awal sejak 2001 merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurut dia, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran otsus diakui memang memberi manfaat yang begitu besar. 


  • Menparekraf ajak swasta terlibat kembangkan produk kreatif lokal
  • Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI


"Manfaat Otsus sangat besar bagi Papua, bahkan dari sisi anggaran setiap tahun terus meningkat," ungkapnya kala melakukan diskusi secara virtual.


Ia menjelaskan, anggaran otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 sekarang , dimana dari sisi besaran dana terus meningkat, juga diprioritaskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu, menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar.


Solossa juga berharap dalam implementasi ke depan, pemerintah daerah diberikan ruang sebesar-besarnya dari sisi kewenangan agar Otsus makin memberi manfaat optimal. Juga, agar implementasi otsus itu terakomodasi secara baik sehingga anggaran yang begitu besar bisa direalisasikan sesuai dengan peruntukannya. Dengan begitu sisi manfaat otsus akan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.


Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Hendrik Krisifu mengingatkan bahwa masyarakat Papua jangan keliru memaknai otsus. Menurutnya, otsus itu tidak akan berakhir pada tahun depan. Ia menjelaskan, Undang-Undang Otsus itu sebanyak 78 pasal, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan akan berakhir tahun 2021. 


“Yang jelas, di pasal 34 ayat 6, disebut bahwa yang berakhir pada tahun 2021 adalah dana otonomi khusus. Jadi, kata Hendrik, harus ada satu pemahaman di masyarakat, bawah bukan Otsus yang akan berakhir. Namun kucuran dana Otsusnya yang akan berakhir,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa hal tersebut tidak akan mengubah Papua yang akan tetap mendapat keistimewaan tersendiri untuk membangun daerahnya.

Share:

Arsip Blog

Definition List

Unordered List

Support