Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI

Dalam laporan yang diterima kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw tentang pengungkapan kasus pembunuhan staf KPU Yahukimo...

Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu dan jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus menjadi jembatan untuk...

Kelompok Separatis Sebar Hoax Tindakan Teror di Yahukimo

Memang kasus pembunuhan yang berturut-turut terjadi itu cukup memberi rasa traumatis tersendiri kepada warga yang ingin beraktivitas,” ungkap Bupati ketika ditemui...

Markus Haluk Tidak Lagi Dipercaya Organisasi KNPB

Seiring berjalannya waktu, Markus yang sudah kian dekat dengan tokoh-tokoh KNPB mulai bermain peran di organisasi tersebut. Hal ini terlihat setidaknya dalam dua tahun terakhir dimana KNPB hanya jalan ditempat...

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Tampilkan postingan dengan label Otsus. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Otsus. Tampilkan semua postingan

11/18/2020

Melihat Perspektif MRP Sebagai Lembaga Kultural Yang Harus Setia Kepada NKRI



Majelis Rakyat Papua ( MRP ) adalah lembaga kultural rakyat Papua yang lahir dari amanat UU Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2001 , amanat MRP itu terletak pada pasal 77, PP 54 dan Junto 64 , namun MRP juga tidak mempunyai kewenangan yang lebih untuk menentukan keputusan dan aspirasi dari rakyat Papua, dalam nomenklatur MRP , MRP hanya di berikan tugas sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi sebagai pertimbangan serta afirmatif orang asli Papua, MRP juga hanya mempunyai 3 fungsi utama yaitu :

1. Adat 

2. Agama

3. Perempuan


Ketiga fungsi dasar MRP tersebut harusnya jalan berbarengan , bersinergi serta memihak kepada rakyat Papua, bukan MRP memihak  kepada Eksekutif, Legislatif atau Organisasi manapun , bahkan MRP tidak boleh mengakomodir atau berafiliasi dengan organisasi - organisasi terlarang yang bertentangan dengan negara misalnya United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ), Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) dan Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) serta organisasi terlarang lainnya.


Rakyat Papua, Polri , TNI, Para Bupati dan berbagai elemen masyarakat menolak Rapat Dengar Pendapat  Wilayah ( RDP W ) dan Rapat Pendapat Umum ( RDP U ) tentu dengan berbagai pertimbangan, beberapa pertimbangan tersebut antara lain : 


1. Pandemic Covid - 19

Pandemic Covid - 19 yang masih ada di Indonesia membuat Pemerintah harus lebih serius menangani pandemic tersebut termasuk mengingatkan masyarakat untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak serta mematuhi protokol kesehatan.


2. Agenda RDP MRP Terindikasi dekat dengan Kelopok separatis Papua

Banyak Kalangan yang menilai bahwa agenda RDP MRP Papua ini hampir sama dengan MRP PB yaitu dekat dengan kepentingan separatis di Papua.


3. Agenda - agenda dan rapat - rapat kerja MRP terlihat sangat tertutup

Agenda dan rapat kerja MRP menjelang RDPW dan RDPU di nilai sangat tertutup, sehingga hal ini menimbulkan rasa curiga  dari masyarakat Papua dan pemerintah, seharusnya rapat kerja MRP bisa lebih fleksibel dan terbuka sehingga rakyat Papua dan pemerintah bisa meninjau langsung, serta akses kepada wartawan dan media bisa lebih terbuka, saya melihat justru MRP membuka ruang hanya kepada media - media yang selama ini menyuarakan isu - isu politik Papua Merdeka.


Ketiga pertimbangan di atas adalah sebagian dari ketidak percayaan masyarakat dan pemerintah untuk menolak RDP MRP di Tanah Papua.


Saya membaca dan melihat beberapa tulisan dan opini dari Theo Hesegem dan Pdt Socrates S Yoman setelah membaca tulisan  mereka saya berpikir bahwa kedua saudara saya ini sebenarnya tidak melihat beberapa persepktif undang - undang yang mengikat MRP dan undang - undang yang merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mengamalkannya, yang pertama adalah MRP adalah lembaga negara yang harus setia kepada negara dan bangsa Indonesia hal itu tertuang dalam Pasal 23 UU Nomor 21 tahun 2001.


Pasal 23

( 1 ) MRP mempunyai Kewajiban : 

a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengbdi kepada rakyat Provinsi Papua.

b. Mengamalkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 serta  mentaati segala peraturan perundang - undangan.


Yang kedua adalah seluruh tumpah darah rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua dan dari Rote sampai Miangas sudah tentu terikat dan wajib mengamalkan UUD 1945  khususnya Pasal 27  ayat ( 3 ) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaaan Negara. 


Jadi jika ada penolakan RDP dan agenda MRP oleh masyarakat , Pemerintah , Pemerintah Daerah dan semua elemen masyarakat yang merah putih hal itu berarti rakyat dan pemerintah telah mengamalkan UUD 1945  khsusnya pasal 27, jadi jika tim RDP MRP di tolak oleh warga masyarakat di berbagai daerah berarti hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena hak bela negara bukan saja di lakukan oleh TNI, Polri dan Pemerintah saja, tetapi merupakan hak setiap warga negara Indonesia, termasuk Theo Hesegem dan Pdt Socrates Sofyan Yoman yang merupakan warga negara Indonesia, sebab mereka juga masih makan, minum , dan berkatifitas menggunakan uang rupiah yang notabene adalah uang Indonesia, saya rasa Theo Hesegem  dan Pdt Socrates tak perlu risih dan alergi terhadap aspirasi warga masyarakat yang menolak RDP MRP.


Saya juga mencatat beberapa agenda MRP yang seharusnya tak perlu dilakukan oleh MRP apa lagi MRP merupakan lembaga negara yang terikat oleh undang - undang, beberapa catatan tersebut antara lain : 

Sebagian anggota MRP Papua terlihat menjalankan agenda beberapa elit - elit di Papua yang tidak ingin dana Otonomi khusus di audit dan di evaluasi.


Ada agenda tertentu yang di titipkan ke beberapa anggota MRP untuk dapat dimainkan sebagai posisi bergaining agar pemerintah pusat dapat menerima kepentingan elit - elit tertentu di Papua yang menginginkan kekuasaan absolut dan dana yang besar hingga beberapa kali lipat.


Pertemuan Ketua MRP Tomotius Murib dan Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk di bulan Oktober 2020 menjadi tanda tanya juga untuk rakyat Papua  Pemerintah karena MRP terikat dengan Pasal 23 UU nomor 21 tahun 2001,  kita juga tahu bahwa ULMWP adalah organisasi terlarang dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan NKRI, pertanyaannya adalah apa korelasi antara MRP , Ketua MRP Timotius Murib , Markus Haluk dan  ULMWP, jika melihat kembali Pasal 23  UU 21 tahun 2001 maka Ketua MRP Timotius Murib telah melanggar Pasal 23, seharusnya negara memberi sangksi agar ada rasa kepercayaan ( trust ) masyarakat kepada Negara.


Beberapa Tahun lalu Ketua MRP dan beberapa  orang berangkat ke Jenewa Swiss untuk membawa laporan pelanggaran HAM oleh TNI / Polri dan Pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua, jika melihat tupoksi MRP, MRP tak memiliki kewenangan untuk membawa laporan tesebut ke Swiss , sebab hal tersebut tidak tercantum dalam Undang - undang dan PP tentang MRP, apa yang Ketua MRP lakukan juga melanggar topuksinya sendiri serta tidak melalui pleno dan rapat anggaran.


Transparansi keuangan MRP belum maksimal karena MRP juga menggunakan dana otononomi khusus, seharusnya dana otsus di MRP harus terus di audit secara berkala. Ada  beberapa anggota MRP Papua juga yang mempertanyakan hak - hak mereka dan tunjangan mereka terkait pleno, hearing, serta dana mereka yang belum di bayarkan secara intens dan maksimal.


Saya berharap semoga kedepannya MRP Papua bisa mejadi lebih baik lagi dan selalu membawa kepentingan rakyat bukan membawa kepentingan sponsor - sponsor tertentu yang tidak ingin di audit.


Salam Rakyat Papua.

Salam Indonesia.


Tuhan Memberkati.


Oleh : Ali Kabiay

Tokoh Pemuda Papua

( 18/11/2020)

Share:

11/13/2020

Ondofolo Jakob Fiobetauw, Suara Rakyat Tabi Dukung Otsus Berlanjut



Sentani - Wakil Ketua Dewan Adat II Suku Sentani, Ondofolo Jakob Fiobetauw menolak dengan tegas pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggrakan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan dirinya mendukung dengan penuh keberlangsungan Otonomi Khusus di Papua serta juga meminta kepada pemerintah pusat untuk membentuk tim khusus dalam rangka mengaudit Dana Otsus 20 tahun lalu agar dapat diketahui oleh masyarakat papua sebagai bentuk pertanggungjawaban para pengguna Dana Otsus kepada masyarakat Papua. Jumat/13/11/2020.

“Rapat Dengar Pendapat Wilayah (RDPW) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilakukan oleh MRP sangat tidak sesuai dengan undang-undang otonomi khusus sehingga sebagi Ondofolo yang memegang Penuh mandat dari masyarakat adat wilayah tabi sebagi Wakil Ketua Dewan Adat II Suku Sentani, dengan tegas kami menolak.


baca juga:

  • Edison Waromi: Walaupun UU Sementara Ditolak, ULMWP Tetap Maju
  • Simon Kossay: Kita Jaga Sitkamtibmas Kabupaten Keerom Jelang Pilkada


Ondofolo Jakob Fiobetauw juga menegaskan bahwa, masyarakat adat tabi dan termasuk masyarakat suku sentani mendukung pelaksanaan otonomi khusus di papua.

“Evaluasi Otsus perlu dilakukan agar kedepanya dapat menyentuh masyarakat namun juga kami meminta kepada pemerintah pusat untuk membentuk tim khusus yang bekerja mengaudit seluruh penggunaan dana otsus yang telah berlangsung selama ini serta menindak dengan tegas oknum-oknum pengguna anggaran dana otsus yang telah membuat pelaksanaan otonomi khusus d Papua tidak berjalan dengan baik”, tutupnya.

Share:

11/09/2020

Simon Kossay: Kita Jaga Sitkamtibmas Kabupaten Keerom Jelang Pilkada


Jayapura - Jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom yang akan berlangsung pada bulan Desember mendatang, Simon Kossay Selaku Ketua Kerukunan Jayawijaya mengajak Masyarakat agar tetap menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif dan aman.

Dirinya mengungkapkan bahwa, pesta demokrasi merupakan salah satu bentuk ajang untuk mencari seorang pemimpin yang mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Yanto Eluay Minta Tidak Ada Perayaan Apapun Pada Sepuluh Noember

“Untuk itu diharapkan masyarakat harus bergandengan tangan dalam menjaga situasi di Kabupaten Keerom agar tetap aman dan juga saling menjaga persatuan serta kesatuan bangsa antar sesame,”ujar Simon.

Simon juga menambahkan, terkait dengan beberapa peristiwa yang terjadi di Keerom beberapa waktu lalu, dirinya meminta agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu hoax yang mampu menghancurkan Kabupaten Keerom.

“Selaku Ketua Kerukunan Jayawijaya meminta kepada semua element masyarakat untuk memerangi berita hoax yang mampu menimbulkan kekacauan di Keerom, dan untuk kejadian beberapa waktu lalu diharapkan agar semua dapat menerima serta mari bergandengan tangan untuk Kabupaten Keerom yang Maju,”ungkap Simon Kossay.

Dirinya menghimbau, Mari kita semua sukseskan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom pada tanggal 09 Desember 2020 mendatang, untuk menentukan Pemimpin berkualitas serta mampu memajukan Kabupaten Keerom.

Share:

10/30/2020

Edison Waromi: Walaupun UU Sementara Ditolak, ULMWP Tetap Maju


Polemik ditolaknya undang-undang sementara yang dibuat oleh ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) semakin ditolak dari beberapa faksi perjuangan West Papua.

Penolakan pertama datang dari TPNPB OPM yang dinyatakan dengan resmi oleh Ketua OPM Jefry Bomanak Pagayak melalui siaran persnya, beberapa waktu lalu.

"Apa yang menjadi dasar ULMWP membentuk sebuah Undang-undang, karena hak Konstitusi perjuangan Papua berada dibawah kendali OPM yang diwariskan melalui konferensi 1 Juli 1971," pernyataan resmi Jefry.

Terkait dengan penolakan Jefry mengatakan kalau Undang-undang yang dibuat oleh ULMWP berasal dari rencana Sem Karoba yang berafiliasi dengan pemerintah Indonesia, kita ketahui dimana Sem Karoba menjalankan bisnisnya di Jakarta tidak lepas dari campur tangan  Bin atau Bais.

Selain beberapa organisasi yang menolak UUD sementara tersebut, didalam tubuh ULMWP pun terpecah menjadi 2 kubu, dimana Direktur ULMWP Markus Haluk sangat tidak sejalan dan menolak undang-undang sementara tersebut, ungkap Jefry.

Baca juga: Aksi Demo Rusuh, Ada Kelompok Yang Mempengaruhi Mahasiswa

Walaupun undang-undang sementara yang dikeluarkan oleh ULMWP ditolak beberapa organisasi perjuangan Papua merdeka, namun ULMWP tetap jalan dan maju sesuai kesepakatan yang sudah dibuat bersama oleh TRWP pimpinan Mathias Wenda.

Mengutip dari pernyataan Edi Waromi, simpatisan OPM - TPNPB maupun KNPB menganggap Undang-undang sementara yang dibuat oleh ULMWP menodai aksistensi perjuangan kelompok TPNPB-OPM pada tahun 1961-1971.

Sebenarnya, menurut Edi Waromi bukan soal menodai konstitusi 1971, justru ULMWP menganggap selama ini TPNPB-OPM dan beberapa organisasi simpatisannya sudah berbuat sejauh mana, dari tahun 1971 hingga sekarang tidak ada wujud perjuangan menuju kemerdekaan Papua.

"Sehingga ULMWP mengambil langkah yang cepat untuk memaksa agar adanya pengakuan segera dari PBB, karena rakyat sudah bosan dengan janji-janji yang selalu disampaikan oleh Jefry Bomanak Pagayak melalui media".

Edi mengatakan apapun yang terjadi ULMWP tetap maju, dan tidak akan pernah mundur, walaupun tidak diterima organisasi lain. 


Pewarta: Arnold 

Share:

10/27/2020

Aksi Demo Rusuh, Ada Kelompok Yang Mempengaruhi Mahasiswa


Jayapura, Papua - Kapolresta Jayapura AKBP Gustav tidak akan memberikan ruang kepada massa aksi yang akan bermobilisasi mengingat potensi gangguan yang mengganggu ketertiban umum, Selasa 27/10

 

"Aksi demo tidak perlu dilaksanakan, karena sesuai dengan pengalaman terdahulu bahwa massa aksi tidak bisa menjaga ketertiban," ujar Kapolresta.

 

Meski melarang massa aksi untuk melakukan mobilisasi, Kapolresta telah menyampaikan agar penyuaraan aspirasi tetap bisa dilakukan namun dengan pertimbangan harus dilakukan di tempat. Kapolresta menganggap bahwa massa aksi berpotensi memunculkan kembali tindakan-tindakan yang dapat merugikan banyak pihak seperti kejadian pada akhir periode 2019 lalu.


Baca juga: Pernyataan Benny Wenda Soal Perjuangan ULMWP

 

"Tentu aksi masih bisa dilaksanakan namun dengan catatan tanpa ada mobilisasi massa," ujar Kapolresta.

 

Gustav juga menyampaikan bahwa pada pagi hari ini massa tidak menunjukkan sikap yang kooperatif. Hal ini disampaikan lantaran massa telah bertindak brutal dengan mencoba melempari petugas dengan batu.


"Bahkan sejak aksi ini belum dimulai, sudah ada indikasi untuk rusuh. Petugas kepolisian yang berada di lapangan menjadi sasaran pelemparan batu," ungkapnya.

 

Diketahui bahwa pelemparan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut terjadi ketika masih dilakukannya diskusi oleh Kapolresta dan perwakilan mahasiswa. Saat ini situasi yang sempat rusuh telah berhasil ditangani oleh aparat Polisi yang dibantu oleh TNI.

 

Ditambahkan juga bahwa sejumlah mahasiswa yang diduga sebagai provokator massa aksi telah berhasil diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut. 

Ketua BEM UNCEN Yop Itlay saat dikonfirmasi terkait pembubaran mahasiswa yang melaksanakan Demo tentang Otsus, dirinya membenarkan adanya pembubaran yang dilakukan oleh aparat keamanan dari Polres Jayapura Kota. 

Dirinya mengungkapkan sangat menyayangkapkan hal ini bias terjadi, pihaknya sudah berkordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan aksi dengan damai dan tertib, namun terjadi aksi diluar perkiraan pihaknya. 

“Kami dsangat kaget melihat ada aksi yang tidak tertib yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga bukan mahasiswa ikut bergabung dengan massa dan melakukan provokasi, sehingga adek-adek mahasiswa yang lain ikut melakukan aksi diluar mekanisme,” ungkapnya. 

Dirinya menduga kelompok yang masuk kedalam massa ikut bergabung mengaku sebagai senior, hal inilah yang membuat mahasiswa lainnya mengikuti apa yang dipengaruhi oleh mereka, tuturnya. 

Pewarta: Arnold B

Share:

10/18/2020

Pernyataan Benny Wenda Soal Perjuangan ULMWP

Benny Wenda Menunjukan Berkas ULMWP di PBB

Posisi ULMWP sudah bagus jadi badan diplomasi internasional, jangan anggap perjuangan mencapai kemedekaan hanya melalui perang senjata saja, upaya diplomasi juga sebagai jalan meyakinkan dunia internasional.

Selama ini ULMWP berdiri sudah banyak kemajuan-kemajuan yang dilakukan untuk meyakinkan dunia Internasional bahwa Bangsa West Papua ingin merdeka. Disaat pendekatan diplomasi ULMWP hampir sampai pada puncaknya, TPN-PB melakukan tindakan yang sangat merusak keyakinan dunia Internasional terhadap Bangsa West Papua.

Menjelang Sidang Umum PBB kemaren ULMWP sudah mendapatkan kepercayaan, namun pihak TPN-PB melakukan penembakan terhadap rakyat sipil di Intan Jaya dan Nduga yang juga mengakibatkan seorang pendeta tewas. Apa yang dilakukan TPN-PB di Ppaua sama halnya dengan perbuatan teroris, bukan perang melainkan menakut-nakuti atau meneror.

Baca Juga: Gagal Mendapatkan Perhatian PBB, TPNPB semakin Bringas

Kalua begini caranya apa yang mau diharapkan dari TPN-PB, setelah tembak TNI atau Masyarakat  kemudian sembunyi dan berkoar-koar di media bertanggung jawab atas penembakan tersebut.

Saya selaku Ketua ULMWP meminta kepada semua organisasi TPN-PB yang ada di hutan, gunung dan lembah untuk hentikan tindakan kekerasan terhadap manusia, karena apa yang TPN-PB lakukan sama halnya dengan terror, hal inilah yang menjadi musuh dunia internasional, saya sudah berupaya meyakinkan PBB bahwa di Papua tidak ada teroris yang ada adalah upaya perjuangan kemerdekaan west Papua.

Kepada saudara saya yang berada di wilayah pantai saya sangat berterima kasih, karena telah mendukung perjuangan ULMWP di luar negeri. Begitu juga dengan saudara Jefry Bomanak sauadara saya yang berasal dari gunung, silahkan berjuang dengan Konstitusi 1 Juli 1971, jalankan perjuangan masing-masing. ULMWP tetap berada pada jalur diplomasi dan tidak berada dibawah Konstitusi 1 Juli 1971 yang dibuat oleh OPM.

Dari semua organisasi yang ada untuk berjuang, pada akhirnya nanti kita akan melihat siapa yang betul-betul berjuang untuk west papua dan siapa yang mati gila dengan kekuasaan dan mau menajdi pahlawan untuk dikenang dan dicatat setelah Papua Merdeka.


Ketua ULMWP Benny Wenda, 19 Oct 2020

Share:

9/28/2020

Tidak Mendapat Izin Demo, Sekelompok Mahasiswa Papua Di Bubarkan Aparat Keamanan Secara Profesional dan Tanpa Kekerasan



Jayapura, Papua - Anggota Kepolisian membubarkan Mahasiswa Papua yang melakukan Aksi Demo di depan Gapura Universitas Cendrawasih. Senin, (28/09/2020)

Aksi demo yang di lakukan Mahasiswa Papua dalam surat edarannya meminta kepada Elite Politik Local agar berhenti membahas otsus jilid jika tidak melibatkan masyarakat papua, tetapi yang di lakukan Mahasiswa Papua Dalam aksi demo tidak sesuai dengan sasaran mereka sehingga pihak kepolisian dengan atas nama undang-undang berhasil membubarkan Aksi Demo tersebut.

Hal tersebut di ungkapkan salah seorang mahasiswa yang tidak menyebutkan namanya dan terlibat langsung juga dalam aksi tersebut.

"Kami sudah berikan surat ijin entah itu di terima atau tidak namun tetap kami satu hati untuk melaksanakan aksi demo. 


  • Warga Sipil dan Aparat Banyak Dibunuh KKB Papua, TNI Polri Harus Gelar Penidakan
  • Mahasiswa Papua di Yogyakarta Deklarasikan Dukungan Otsus


Tambahnya, Semua Mahasiswa sepakat untuk ikuti prosedur sesuai selebaran tersebut, tetapi ketika di lapangan ada dari kami yang bukan mahasiswa sehingga mereka yang mengacaukan semua ini. Sebagian dari mereka itu bukan mahasiswa dan hanya mengunakan Almamater saja untuk menutupi identitas mereka."Ucapnya saat aksi demo tersebut Usai.

Aksi Demo berlanjut hingga kericuhan terjadi, dimana dalam aksi pembubaran massa demo anggota polisi dilepari dengan batu namun, Anggota Polisi berhasil memukul undur massa dan menangkap beberapa Provokatator yang menjadi Sumber dari kericuhan tersebut.

Kami sangat menyayangkan adanya kelompok yang bukan mahasiswa bergabung dengan kami, sehingga membuat kekakcauan dalam aksi demo tadi, tuturnya.

Share:

9/23/2020

Kapolres Mimika: Tak ada pengiriman pasukan ke Intan Jaya


Mimika- Kepala Kepolisian Resor Mimika, Papua, AKBP IGG Era Adhinata menegaskan tidak ada pengiriman pasukan dari Mimika ke Intan Jaya guna memperkuat pengamanan wilayah itu dari teror kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Tidak ada sama sekali pergeseran pasukan dari Timika. Saya pastikan hal itu tidak ada," kata AKBP Era Adhinata di Timika, Kamis.

Kapolres Mimika mengakui bahwa sejumlah KKB yang sebelumnya sempat bercokol di wilayah Distrik Tembagapura kini sudah kembali ke daerah asal mereka baik di wilayah Intan Jaya maupun di wilayah Ilaga Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya.

"Kelompok dari Ilaga sudah bergeser dari Distrik Tembagapura. Tentunya mereka melewati wilayah Intan Jaya. Ada Kelompok Yambi pimpinan Lekagak Telenggen dan kelompok Militer Murib. Sementara kelompok Tembagapura yang bermarkas di Intan Jaya yang sebelumnya dipimpin Ayub Waker (almarhum) dan kini dipimpin Sabinus Waker sudah kembali ke Intan Jaya," katanya.

Saat ini kelompok yang diperkirakan masih berada di wilayah Distrik Tembagapura yaitu Kelompok Kali Kopi atau Kelompok Timika pimpinan Joni Botak.

Baca Juga: Warga Sipil dan Aparat Banyak Dibunh KKB Papua 

Aksi kekerasan meningkat di wilayah Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya dalam beberapa pekan terakhir hingga merenggut korban jiwa empat orang baik warga sipil maupun aparat TNI.

Pada Rabu (23/9) siang, sempat terjadi kontak tembak antara aparat dengan KKB di wilayah itu, tepatnya di depan Kantor Bupati Intan Jaya dan Pasar Sugapa.

Dandim 1705 Paniai Letkol Inf Benny Wahyudi mengatakan KKB sengaja melepas tembakan di tengah Kota Sugapa untuk mengganggu keamanan warga setempat.

“Mereka (KKB) yang lebih dulu mengeluarkan tembakan, kami pun membalasnya. Dari aksi kontak senjata tersebut tidak ada korban jiwa,” kata Letkol Wahyudi.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan terdapat lima KKB yang sebelumnya berada di Tembagapura, Kabupaten Mimika, kini telah berada di Distrik Hitadipa, Intan Jaya.

“Mereka selalu menggunakan tameng hidup (masyarakat), sehingga kami agak kesulitan melakukan penegakan hukum,” kata Irjen Waterpauw.

Share:

9/17/2020

Warga Sipil dan Aparat Banyak Dibunuh KKB Papua, TNI Polri Harus Gelar Penidakan


Papua - Kabupaten Intan Jaya saat ini menjadi lokasi yang rawan akan aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB), hal ini dilihat dari runtutan peristiwa pembunuhan dan penembakan yang terjadi.

Tercatat sejak tiga hari terakhir telah terjadi teror dan penembakan terhadap tiga tukang ojek yang merupakan warga sipil, dan juga terhadap seorang anggota TNI. (17/9)

Nahas atas peristiwa tersebut salah seorang TNI anggota Koramil Hitadipa, Serka Sahlan meregang nyawa di lokasi kejadian. Mendapati kejadian tersebut tim gabungan TNI Polri melakukan penyisiran dan upaya evakuasi terhadp Serka Sahlan yang telah tewas mengenaskan.

Berbagai luka ditemukan pada sekujur tubuhnya, termasuk areal muka yang terbelah karena bacokan senjata tajam.

Kejadian demi kejadian terus terjadi sebagai upaya eksistensi teror dari kelompok separatis. Oleh sebab itu pengamat Papua menilai harus segera dilakukannya penyelesaian konflik secara tuntas.

Baca Juga: 112 Dokter Papua Lulus Administrasi Program Beasiswa Otsus 2020

“Tidak bisa lagi TNI Polri hanya berdiam diri atas dasar pengamanan wilayah, yang kronis saat ini bukan lagi pengamanan tapi harus ada upaya penindakan,”

Hal itu diungkapan sebab telah banyak terjadi teror yang mengakibatkan kerugian dan hilangnya nyawa seseorang, baik aparat ataupun masyarakat sipil sekalipun.

Meski demikian, pihaknya juga menilai bahwa penyelesaian di Papua tidak semudah apa yang dikatakan. Ia sadar bahwa terdapat ancaman lain lewat pergerakan politik yang ada.

“Kelompok separatis di Papua juga ada organisasi ULMWP. Atas berbagai fakta, kelompok ini acap kali melakukan propaganda dan penggelapan fakta sehingga membuat setiap upaya penindakan akan digiring sebagai bentuk pelanggaran HAM”

Hal itu juga senada dengan penuturan pengamat teroris dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya. Ia mengatakan bahwa KKB di Papua memiliki jaringan yang kompleks dalam melakukan setiap aksinya.

“Mereka terorganisir, punya jaringan dalam dan luar negeri, punya agenda politik dari aksi-aksi kriminal mereka," ujar Harits.

Keberadaan asing yang turut ikut bermain telah terbaca dari setiap gejolak di Papua sebab diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia.

Share:

9/11/2020

112 Dokter Papua Lulus Administrasi Program Beasiswa Otsus 2020



Kota Jayapura - Ketika masih banyak pro dan kontra mengenai keberlangsungan kebijakan otsus yang penganggaran dananya akan diaudit pada 2021 mendatang, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong berbagai kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan di Tanah Cenderawasih.

Hal ini terlihat dari Pemerintah yang resmi mengumumkan 112 dokter asli Papua lulus administrasi program Beasiswa Dokter Spesialis Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2020, pada 9 September 2020 malam.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat pengumuman Pemerintah Provinsi papua Nomor 005 / 15892 /SET tentang Program Beasiswa Dokter Spesialis Afirmasi Otsus Papua yang ditandatangani Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) DR.M Ridwan Rumasukun,SE.MM atas nama Gubernur Papua.


  • OAP Tewas Setelah Makan Kue, Ini Faktanya


“Ditujukan kepada para sarjana kedokteran (S1) program beasiswa dokter spesialis afirmasi Otsus Papua yang telah lolos seleksi administrasi untuk dapat hadir pada Senin 14 September 2020 pukul 13:00 WIT di Auditorium BPSDM Provinsi Papua, Kotaraja,” isi surat tersebut.

112 dokter asli Papua yang dinyatakan lulus tersebut sebagian besar bertugas Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, Mimika, Puncak, Boven Digoel, Nabire, Mamberamo Raya, Merauke, Intan Jaya, Sarmi, Pegunungan Bintang, Paniai, Dogiyai, Supiori, Jayawijaya, Kabupaten Teluk Bintuni serta Kota dan Kabupaten Sorong.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua, Aryoko AF Rumaropen,SP.M.Eng mengatakan program Beasiswa Dokter Spesialis Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2020 merupakan program Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP.MH dan dan Wakil Gubernur Klemen Tinal,SE.MM dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Papua.


  • Mahasiswa Papua di Yogyakarta Deklarasikan Dukungan Otsus


Pemprov Papua berkomitmen memberikan layanan kesehatan terbaik. Dan untuk mewujudkannya, lanjut Rumaropen, tahun ini gubernur dan wakil gubernur memberikan beasiswa yang cukup besar bagi dokter-dokter asli Papua untuk mengambil dokter spesialis di berbagai perguruan tinggi di tanah air maupun luar negeri.

“Tujuan utama dari program bapak gubernur dan wakil gubernur Papua adalah dokter-dokter unggul asli Papua yang professional dan terampil. Setelah selesai, mereka kembali ke Tanah Papua untuk mengabdi kepada masyarakat,”ungkap Kepala BPSDM.

Dari berbagai pernyataan dan pelaksanaan pemberian dukungan beasiswa kepada 112 dokter asli Papua tersebut, cukup memberikan angin segar ditengah merundungnya berbagai terpaan isu Papua yang tidak jelas dan hanya merupakan provokasi dari kelompok separatis. Meskipun tidak ada yang perlu dirisaukan tentang separatisme, sebab Papua telah bersiap akan generasi emas yang berprestasi di berbagai bidang. Sudah saatnya meninggalkan pemikiran ‘membangun Papua’, bersudut pandanglah dengan ‘Papua membangun’ karena orang asli Papua sendiri yang akan menaikkan derajat daerahnya.

Share:

9/08/2020

Mahasiswa Papua di Yogyakarta Deklarasikan Dukungan Otsus

 



Yogyakarta - Papua bukan hanya milik kelompok separatis yang tak henti-hentiny amelakukan penindasan pembungkaman suara orang asli Papua. Ketiak dengan gambalangnya kelompok tersebut mengklaim bahwa seluruh orang Papua tidak membutuhkan otsus, kelompok mahasiswa Papua di Kota studi Yogyakarta menunjukkan pandangan lain.

 

Pasalnya sejumlah tokoh muda dan mahasiswa tersebut menyatakan terus mendukung pemerintah untuk melanjutkan Otsus demi masa depan Papua dan Papua Barat. Hal itu juga tertuang dalam deklarasi yang mereka suarakan.

 

Jhon Rumbay, tokoh pemuda Papua di Yogya itu mengatakan, selaku pimpinan deklarasi mewakili mahasiswa Biak dan suku Saereri yang adalah salah satu dari 7 suku wilayah adat meminta pemerintah untuk melanjutkan Otsus bagi masa depan Papua dan Papua Barat.

 

“Kami mewakili adek-adek papua yang kuliah dan menempuh pendidikan di Jogya yang terdiri dari 7 suku, dan kami bagian dari Papua berasal dari biak merasa bangga dengan pemerintah RI dan kami bagian dari NKRI,” ungkapnya.

 

Terkait kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan Papua dan Papua Barat dirinya menjelaskan, pemerintah dengan program Otsusnya sangat besar manfaatnya dan itu paling tepat untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat papua secara menyeluruh demi masa depan Papua itu sendiri.

 

“Harapan kami bahwa program otsus ini bisa menyentuh sampai masyarakat paling bawah bahkan ada  banyak mahasiswa Papua yang sekolah di Yogya tidak mendapat bantuan dari Pemda papua. Kami mewakili suku dari daerah biak sangat mendukung dengan Otonomi khusus untuk  papua agar dilanjutkan pada periode berikutnya,” jelasnya.

 

Menurut mereka, Otsus tetap berlanjut dan evaluasi khusus untuk otsus yang telah berjalan serta Fokus penggunaannya untuk mendukung perbaikan kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

 

Diketahui peserta deklarasi tersebut dihadiri oleh perwakilan mahasiswa Uniani, perwakilan mahasiswa Akprind, dan perwakilan mahasiswa Janabadra.

 

Share:

9/02/2020

Markus Haluk Tidak Lagi Dipercaya Organisasi KNPB

 


Jayapura – Pergerakan Papua tidak hanya sebatas pergolakan senjata namun peranan politik yang masif juga sangat berpengaruh untuk merealisasikan cita-cita bangsa. Dalam mewujudkan hal itu kita mengenal Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai salah satu organisasi yang berafiliasi pada gerakan politik.

Sebagai organisasi yang banyak diisi oleh kaum muda, KNPB memiliki ratus bahkan ribuan simpatisan yang tersebar diseluruh antero Papua dan luar Papua sekalipun. Hal ini yang menjadikan KNPB sebagai salah satu motor penggerak dalam berbagai aksi perjuangan.

Tidak bisa menyangkal bahwa KNPB dengan segala kekuatan massa yang besar akan memiliki permasalahan tersendiri. Ini dikarenakan begitu kompleksnya birokasi yang dimiliki KNPB, sebab berbagai sekretariatnya ada di berbagai wilayah harus bisa terhubung dengan komando pusat.

Kondisi itu yang dimanfaatkan Markus Haluk untuk mendekati organisasi KNPB, walaupun Markus saat itu juga sudah menempati jabatan sebagai Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

  • Kapolda: Pelaku Pembunuhan Yahukimo, ‘Tidak Ada Ampun!’
  • Kelompok Separatis Sebar Hoax Tindakan Teror di Yahukimo

Seiring berjalannya waktu, Markus yang sudah kian dekat dengan tokoh-tokoh KNPB mulai bermain peran di organisasi tersebut. Hal ini terlihat setidaknya dalam dua tahun terakhir dimana KNPB hanya jalan ditempat. Salah satu faktornya disebabkan karena Markus hanya memanfaatkan KNPB untuk mencari keuntungan pribadi.

Hal itu diperparah ketika Agus Kossay yang merupakan Ketua KNPB Pusat terpaksa digelandang dan ditahan di Balikpapan pada 2019. Ia bersama Warpo Wetipo yang saat itu dipercaya untuk mengakomodir perjuangan malah memperburuk ruang gerak KNPB. Sampai suatu saat ia kedapatan melakukan penarikan dana hasil pengumpulan dari berbagai KNPB sektor wilayah yang sebetulnya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan Agus Kossay di Lapas Balikapapan.

 ‘Tidak ada kesalahan yang tidak terlihat’, beruntung saat ini sebagian anggota sudah mengetahui kebusukan yang dibawa oleh Markus ke organisasi perjuangan KNPB, buntutnya Markus tidak lagi dipercaya oleh KNPB dalam mengawaki pergerakan.

Sial bagi Markus ketika ia menunggangi KNPB dengan aksi penolakan terhadap otonomi khusus, ULMWP mulai memikirkan kedudukannya. Sebab aksi penolakan otsus tidak menjadi agenda yang diusung oleh ULMWP saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Buchtar Tabuni yang menilai bahwa fokus ULMWP adalah referendum dan tidak menggubris otsus. Markus Haluk dengan segala siasat telah dianggap benalu oleh KNPB dan ULMWP.

Share:

8/29/2020

Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua



Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu dan jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus menjadi jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan. Otsus yang telah dijalankan selama hampir kurang lebih 20 tahun sendiri juga telah dikukuhkan dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.


Sejauh ini, sejak dilaksanakan selama 20 tahun besaran dana Otsus untuk Papua mencapai Rp127 triliun yang difokuskan terutama 30% untuk sektor Pendidikan dan 15% untuk sektor Kesehatan dan Gizi. Dengan besaran dana Otsus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah RI untuk pembangunan Papua.


Melalui Otsus pula, Orang Asli Papua diberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini terlihat dari pasal 12 pada UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Karena bagi Provinsi Papua/Barat Gubernur dan Wakil Gubernur wajib diisi orang asli Papua (OAP). Salah satu kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat Papua secara menyeluruh, karena lewat andil dari pemimpin yang notabene merupakan OAP diharapkan pendekatan secara adat/budaya lebih tercipta.


Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada pula kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Namun yang terpenting bagi keberlangsungan otsus adalah meningkatnya kesejahteraan bagi rakat Papua melalui indikator peningkatan akuntabilitas serta transparansi oleh penyelenggaranya.


Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, kehadiran otsus Papua dari awal sejak 2001 merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurut dia, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran otsus diakui memang memberi manfaat yang begitu besar. 


  • Menparekraf ajak swasta terlibat kembangkan produk kreatif lokal
  • Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI


"Manfaat Otsus sangat besar bagi Papua, bahkan dari sisi anggaran setiap tahun terus meningkat," ungkapnya kala melakukan diskusi secara virtual.


Ia menjelaskan, anggaran otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 sekarang , dimana dari sisi besaran dana terus meningkat, juga diprioritaskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu, menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar.


Solossa juga berharap dalam implementasi ke depan, pemerintah daerah diberikan ruang sebesar-besarnya dari sisi kewenangan agar Otsus makin memberi manfaat optimal. Juga, agar implementasi otsus itu terakomodasi secara baik sehingga anggaran yang begitu besar bisa direalisasikan sesuai dengan peruntukannya. Dengan begitu sisi manfaat otsus akan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.


Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Hendrik Krisifu mengingatkan bahwa masyarakat Papua jangan keliru memaknai otsus. Menurutnya, otsus itu tidak akan berakhir pada tahun depan. Ia menjelaskan, Undang-Undang Otsus itu sebanyak 78 pasal, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan akan berakhir tahun 2021. 


“Yang jelas, di pasal 34 ayat 6, disebut bahwa yang berakhir pada tahun 2021 adalah dana otonomi khusus. Jadi, kata Hendrik, harus ada satu pemahaman di masyarakat, bawah bukan Otsus yang akan berakhir. Namun kucuran dana Otsusnya yang akan berakhir,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa hal tersebut tidak akan mengubah Papua yang akan tetap mendapat keistimewaan tersendiri untuk membangun daerahnya.

Share:

Definition List

Unordered List

Support