Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI

Dalam laporan yang diterima kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw tentang pengungkapan kasus pembunuhan staf KPU Yahukimo...

Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu dan jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus menjadi jembatan untuk...

Kelompok Separatis Sebar Hoax Tindakan Teror di Yahukimo

Memang kasus pembunuhan yang berturut-turut terjadi itu cukup memberi rasa traumatis tersendiri kepada warga yang ingin beraktivitas,” ungkap Bupati ketika ditemui...

Markus Haluk Tidak Lagi Dipercaya Organisasi KNPB

Seiring berjalannya waktu, Markus yang sudah kian dekat dengan tokoh-tokoh KNPB mulai bermain peran di organisasi tersebut. Hal ini terlihat setidaknya dalam dua tahun terakhir dimana KNPB hanya jalan ditempat...

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

9/17/2020

Warga Sipil dan Aparat Banyak Dibunuh KKB Papua, TNI Polri Harus Gelar Penidakan


Papua - Kabupaten Intan Jaya saat ini menjadi lokasi yang rawan akan aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB), hal ini dilihat dari runtutan peristiwa pembunuhan dan penembakan yang terjadi.

Tercatat sejak tiga hari terakhir telah terjadi teror dan penembakan terhadap tiga tukang ojek yang merupakan warga sipil, dan juga terhadap seorang anggota TNI. (17/9)

Nahas atas peristiwa tersebut salah seorang TNI anggota Koramil Hitadipa, Serka Sahlan meregang nyawa di lokasi kejadian. Mendapati kejadian tersebut tim gabungan TNI Polri melakukan penyisiran dan upaya evakuasi terhadp Serka Sahlan yang telah tewas mengenaskan.

Berbagai luka ditemukan pada sekujur tubuhnya, termasuk areal muka yang terbelah karena bacokan senjata tajam.

Kejadian demi kejadian terus terjadi sebagai upaya eksistensi teror dari kelompok separatis. Oleh sebab itu pengamat Papua menilai harus segera dilakukannya penyelesaian konflik secara tuntas.

Baca Juga: 112 Dokter Papua Lulus Administrasi Program Beasiswa Otsus 2020

“Tidak bisa lagi TNI Polri hanya berdiam diri atas dasar pengamanan wilayah, yang kronis saat ini bukan lagi pengamanan tapi harus ada upaya penindakan,”

Hal itu diungkapan sebab telah banyak terjadi teror yang mengakibatkan kerugian dan hilangnya nyawa seseorang, baik aparat ataupun masyarakat sipil sekalipun.

Meski demikian, pihaknya juga menilai bahwa penyelesaian di Papua tidak semudah apa yang dikatakan. Ia sadar bahwa terdapat ancaman lain lewat pergerakan politik yang ada.

“Kelompok separatis di Papua juga ada organisasi ULMWP. Atas berbagai fakta, kelompok ini acap kali melakukan propaganda dan penggelapan fakta sehingga membuat setiap upaya penindakan akan digiring sebagai bentuk pelanggaran HAM”

Hal itu juga senada dengan penuturan pengamat teroris dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya. Ia mengatakan bahwa KKB di Papua memiliki jaringan yang kompleks dalam melakukan setiap aksinya.

“Mereka terorganisir, punya jaringan dalam dan luar negeri, punya agenda politik dari aksi-aksi kriminal mereka," ujar Harits.

Keberadaan asing yang turut ikut bermain telah terbaca dari setiap gejolak di Papua sebab diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia.

Share:

9/08/2020

Mahasiswa Papua di Yogyakarta Deklarasikan Dukungan Otsus

 



Yogyakarta - Papua bukan hanya milik kelompok separatis yang tak henti-hentiny amelakukan penindasan pembungkaman suara orang asli Papua. Ketiak dengan gambalangnya kelompok tersebut mengklaim bahwa seluruh orang Papua tidak membutuhkan otsus, kelompok mahasiswa Papua di Kota studi Yogyakarta menunjukkan pandangan lain.

 

Pasalnya sejumlah tokoh muda dan mahasiswa tersebut menyatakan terus mendukung pemerintah untuk melanjutkan Otsus demi masa depan Papua dan Papua Barat. Hal itu juga tertuang dalam deklarasi yang mereka suarakan.

 

Jhon Rumbay, tokoh pemuda Papua di Yogya itu mengatakan, selaku pimpinan deklarasi mewakili mahasiswa Biak dan suku Saereri yang adalah salah satu dari 7 suku wilayah adat meminta pemerintah untuk melanjutkan Otsus bagi masa depan Papua dan Papua Barat.

 

“Kami mewakili adek-adek papua yang kuliah dan menempuh pendidikan di Jogya yang terdiri dari 7 suku, dan kami bagian dari Papua berasal dari biak merasa bangga dengan pemerintah RI dan kami bagian dari NKRI,” ungkapnya.

 

Terkait kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan Papua dan Papua Barat dirinya menjelaskan, pemerintah dengan program Otsusnya sangat besar manfaatnya dan itu paling tepat untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat papua secara menyeluruh demi masa depan Papua itu sendiri.

 

“Harapan kami bahwa program otsus ini bisa menyentuh sampai masyarakat paling bawah bahkan ada  banyak mahasiswa Papua yang sekolah di Yogya tidak mendapat bantuan dari Pemda papua. Kami mewakili suku dari daerah biak sangat mendukung dengan Otonomi khusus untuk  papua agar dilanjutkan pada periode berikutnya,” jelasnya.

 

Menurut mereka, Otsus tetap berlanjut dan evaluasi khusus untuk otsus yang telah berjalan serta Fokus penggunaannya untuk mendukung perbaikan kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

 

Diketahui peserta deklarasi tersebut dihadiri oleh perwakilan mahasiswa Uniani, perwakilan mahasiswa Akprind, dan perwakilan mahasiswa Janabadra.

 

Share:

9/07/2020

Warga Papua Terancam Ekspansi dan Kontradiksi Sawit

 



Sorong - Para aktivis hak adat menyambut baik pembatalan izin perkebunan kelapa sawit di tanah adat di wilayah Papua, Indonesia. Mereka mengatakan, kasus tersebut adalah contoh utama dari kebutuhan untuk secara resmi mengakui hak atas tanah adat.

Pada 14 Agustus, Bupati Sorong, Provinsi Papua Barat mengeluarkan serangkaian keputusan yang mencabut berbagai izin yang dikeluarkan sejak 2011 kepada PT Mega Mustika Plantation (MMP) untuk 11.475 hektar tanah di distrik tersebut, Mongabay melaporkan.

Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas kampanye jangka panjang oleh masyarakat adat Moi terhadap MMP dan dua perusahaan perkebunan lainnya (PT Inti Kebun Lestari (IKL) dan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS)) dengan konsesi di tanah leluhur kelompok tersebut.

Konsesi MMP termasuk hutan Klaso, yang dianggap Moi sebagai bagian suci dari mitos penciptaan mereka.

“Setelah studi menyeluruh tentang perkebunan kelapa sawit di Klaso, diputuskan untuk mengembalikan (kawasan itu) kepada warga yang memiliki hak atas tanah leluhur,” ujar Johnny Kamuru, Bupati Sorong, setelah menyerahkan sendiri salinan SK yang mencabut izin MMP kepada Ketua DPRD Klaso Danci Ulimpa.


  • Gaet Ericsson, XL Axiata Bangun Teknologi 5G di Timur Indonesia
  • Demo PT FI, Minta Turun Karena Isteri Dibawa Kabur Orang


 Franky Samperante, direktur eksekutif LSM Pusaka, yang mengadvokasi hak-hak Adat di seluruh Indonesia, menyambut baik keputusan tersebut.

“Hutan di Klaso adalah tempat suku asli Moi mengenyam pendidikan,” ujarnya kepada Mongabay. “Ini untuk pendidikan Adat dan itu sakral.”

Franky mencatat, Kabupaten Sorong memiliki peraturan daerah sejak 2017 yang mengakui status adat masyarakat Moi dan melindungi mereka. Peraturan tersebut diikuti oleh pedoman (yang dikeluarkan oleh Johnny awal tahun ini) yang menjelaskan rincian pengakuan dan perlindungan hak tanah leluhur mereka.

Berdasarkan perda saja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya bisa menandatangani keputusan yang mencabut izin lingkungan untuk konsesi (salah satu dari tiga izin yang dikeluarkan untuk MMP sejak 2011) tiga tahun lalu, menurut Franky. Dia menambahkan, Moi telah mengajukan permintaan untuk itu pada 2018, tetapi kementerian tidak pernah mengambil tindakan.

“Seharusnya kementerian sinkron dengan pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Share:

9/02/2020

Satgas COVID-19 Papua catat 73 kasus baru positif COVID-19



Jayapura – Juru bicara satuan tugas COVID-19 Provinsi Papua, Silwanus Sumule menyebutkan, pihaknya mencatat pada Rabu (2/9) sebanyak 73 kasus baru positif COVID-19 di provinsi tersebut yang tersebar di beberapa kabupaten di provinsi tertimur itu.

 

"Pada Rabu, 2 September, berdasarkan data-data yang kami kumpulkan hingga pukul 20.00 WIT, maka terdapat tambahan 73 kasus baru di Provinsi Papua, dengan demikian jumlah kumulatif kasus kita sebanyak 3. 834 kasus," kata dr Silwanus Sumule di Jayapura, Kamis.

 

Dari angka tersebut, lanjut dia, 16 persen atau 610 orang saat ini dalam perawatan, 83 persen atau 3.178 orang telah dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan, dan 46 orang di provinsi paling timur ini dinyatakan meninggal dunia akibat terpapar corona, yang jika dipresentasikan sebesar satu persen.

 

"Kasus kontak erat kita, Rabu ini dilaporkan sebanyak 1.913 kasus, dan kasus probabel kita sebanyak 26 kasus," ujarnya.

 

Kemarin, kata dia, terdapat satu kabupaten baru terdampak COVID-19 yaitu Kabupaten Mappi. Dia merincikan kasus baru pada Rabu, yakni di Kabupaten Mappi, satu kasus. Kabupaten Merauke satu kasus, dan Kabupaten Mimika, 23 kasus. Kabupaten Nabire satu kasus, Kabupaten Biak Numfor tiga kasus, Kabupaten Jayapura dua kasus, dan Kota Jayapura, 42 kasus, total 73 kasus. Khusus untuk Kota Jayapura, 42 kasus ini adalah akumulasi selama dua hari.

 

Terdapat 58 kasus kontak baru yang berasal dari Kabupaten Boven Digoel 10 orang, dan Kabupaten Mimika 46 orang. Kasus suspek bertambah 57 orang yang berasal dari Mimika sebanyak 12 orang, Kabupaten Puncak, 28 orang, Biak Numfor satu orang.Selanjutnya, Kabupaten Paniai dua orang, Kabupaten Jayapura dua orang, Jayawijaya enam orang dan Kabupaten Boven Digoel enam orang.

 

Selain itu, terdapat satu kasus tambahan probabel yang berasal dari Kabupaten Biak Numfor. "Kasus probabel adalah ketika kita menemukan satu kasus kematian yang menunjukkan gambaran khas secara klinis menyerupai kasus-kasus COVID-19 namun belum sempat dilakukan pemeriksaan PCR. Dengan demikian, kasus probabel di Provinsi Papua sebanyak 26 orang."

 

"Selanjutnya, terdapat 18 kasus yang dinyatakan sembuh dengan rincian Kabupaten Mimika lima orang, Kabupaten Jayapura satu orang, Kabupaten Nabire empat orang, Kabupaten Biak Numfor dua orang, dan Kota Jayapura enam orang," katanya.

 

"Kami menyampaikan bela sungkawa karena satu kasus kematian karena COVID-19 di Kota Jayapura, atas nama Ny.S berusia 69 tahun dirawat selama tujuh hari disalah satu rumah sakit mitra kami di Provinsi Papua di Kota Jayapura," ujarnya.

Share:

8/29/2020

Gaet Ericsson, XL Axiata Bangun Teknologi 5G di Timur Indonesia



Jakarta - XL Axiata memakai dua solusi teknologi Ericsson yang dinilai dapat meningkatkan kinerja jaringan. Maka, penerapan 5G bisa dilakukan di timur Indonesia.

 

Perusahaan telekomunikasi, XL Axiata bekerja sama dengan Ericsson untuk mengimplementasikan jaringan internet generasi kelima (5G) di kawasan timur Indonesia. Teknologi yang dibawa oleh Ericsson disebut-sebut mampu meningkatkan kinerja jaringan. Solusi yang ditawarkan Ericsson kepada XL Axiata yakni Cloud Packet Core. Layanan ini meliputi Evolved Packet Gateway, yang memungkinkan arsitektur jaringan inti (core network) terdistribusi dan meningkatkan kinerja jaringan.

 

  • Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua

 

Teknologi itu juga diklaim meningkatkan efisiensi layanan. Sebab, Evolved Packet Gateway dapat dikembangkan menjadi operasi mode ganda 5G Cloud Core, 5G EPC dan 5G Core (5GC).


Selain itu, XL Axiata mengadopsi jaringan inti Network Functions Virtualization Infrastructure (NFVI). NFVI memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi-teknologi baru dengan kustomisasi bawaan dan inovasi. Dengan begitu, NFVI dapat mendukung pengenalan layanan baru. Selain itu, dapat memperkaya pengalaman pengguna dalam menggunakan internet. Solusi itu juga memungkinkan operator mengimplementasikan telekomunikasi virtual, OSS, BSS, IT dan aplikasi pada media dengan kecepatan penuh. Layanan ini erintegrasi dengan edge computing dan pengelolaan kontainer, sehingga bisa menerapkan aplikasi berbasis komputasi awan (cloud) dengan cepat dan berisiko rendah.


  • YPMAK Papua buka pendaftaran calon penerima beasiswa 2020


Chief Technology OfficerXL Axiata Yessie D Yosetya optimistis, teknologi itu dapat membantu perusahaan menjadi pemimpin pasar di Tanah Air. Selain itu, “mampu memenuhi permintaan pengguna yang terus meningkat,” kata dia dikutip dari siaran pers, Kamis (30/7).

 

Berdasarkan laporan Ericsson Mobility Report edisi Juni 2019, rata-rata penggunaan data di perangkat 5G di Indonesia diperkirakan meningkat 10 kali lipat. “Pengguna selalu mencari teknologi canggih saat ini,” katanya. Country Head of Ericsson Indonesia Jerry Soper mengaku, perusahaan memimpin pasar Evolved Packet Core virtual dan NFVI dalam beberapa tahun terakhir. “Kematangan penerapan perangkat lunak (software) kami, stabilitas kinerja operasional dan kemampuan pengiriman lokal menjadi faktor penting bagi XL Axiata dalam memilih kami,” katanya. (Katadata)

 

Share:

Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua



Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu dan jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus menjadi jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan. Otsus yang telah dijalankan selama hampir kurang lebih 20 tahun sendiri juga telah dikukuhkan dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.


Sejauh ini, sejak dilaksanakan selama 20 tahun besaran dana Otsus untuk Papua mencapai Rp127 triliun yang difokuskan terutama 30% untuk sektor Pendidikan dan 15% untuk sektor Kesehatan dan Gizi. Dengan besaran dana Otsus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah RI untuk pembangunan Papua.


Melalui Otsus pula, Orang Asli Papua diberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini terlihat dari pasal 12 pada UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Karena bagi Provinsi Papua/Barat Gubernur dan Wakil Gubernur wajib diisi orang asli Papua (OAP). Salah satu kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat Papua secara menyeluruh, karena lewat andil dari pemimpin yang notabene merupakan OAP diharapkan pendekatan secara adat/budaya lebih tercipta.


Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada pula kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Namun yang terpenting bagi keberlangsungan otsus adalah meningkatnya kesejahteraan bagi rakat Papua melalui indikator peningkatan akuntabilitas serta transparansi oleh penyelenggaranya.


Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, kehadiran otsus Papua dari awal sejak 2001 merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurut dia, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran otsus diakui memang memberi manfaat yang begitu besar. 


  • Menparekraf ajak swasta terlibat kembangkan produk kreatif lokal
  • Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI


"Manfaat Otsus sangat besar bagi Papua, bahkan dari sisi anggaran setiap tahun terus meningkat," ungkapnya kala melakukan diskusi secara virtual.


Ia menjelaskan, anggaran otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 sekarang , dimana dari sisi besaran dana terus meningkat, juga diprioritaskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu, menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar.


Solossa juga berharap dalam implementasi ke depan, pemerintah daerah diberikan ruang sebesar-besarnya dari sisi kewenangan agar Otsus makin memberi manfaat optimal. Juga, agar implementasi otsus itu terakomodasi secara baik sehingga anggaran yang begitu besar bisa direalisasikan sesuai dengan peruntukannya. Dengan begitu sisi manfaat otsus akan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.


Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Hendrik Krisifu mengingatkan bahwa masyarakat Papua jangan keliru memaknai otsus. Menurutnya, otsus itu tidak akan berakhir pada tahun depan. Ia menjelaskan, Undang-Undang Otsus itu sebanyak 78 pasal, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan akan berakhir tahun 2021. 


“Yang jelas, di pasal 34 ayat 6, disebut bahwa yang berakhir pada tahun 2021 adalah dana otonomi khusus. Jadi, kata Hendrik, harus ada satu pemahaman di masyarakat, bawah bukan Otsus yang akan berakhir. Namun kucuran dana Otsusnya yang akan berakhir,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa hal tersebut tidak akan mengubah Papua yang akan tetap mendapat keistimewaan tersendiri untuk membangun daerahnya.

Share:

8/27/2020

Menparekraf ajak swasta terlibat kembangkan produk kreatif lokal

 


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengajak sektor swasta untuk turut terlibat aktif dalam mengembangkan produk kreatif lokal sekaligus mendukung pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Jumat, mengatakan pandemi COVID-19 yang melanda saat ini berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi kreatif dan UMKM.

"Sejalan dengan arahan Presiden, kita perlu menggalakkan kemandirian sebagai sebuah bangsa. Dengan itu, kita bisa menggerakkan kembali roda ekonomi yang terganggu akibat pandemi, bahkan kita bisa membajak pandemi ini agar sebisa mungkin untuk membuat kemajuan atau lompatan agar Indonesia jauh lebih baik," kata Wishnutama.

Ia salah satunya menyambut baik penyelenggaraan Festival Kreatif Lokal 2020 yang diinisiasi oleh sektor swasta dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk kementeriannya.

Wishnutama sekaligus menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenparekraf dengan Adira Finance dalam penyelenggaraan “Festival Kreatif Lokal 2020" pada 27 Agustus 2020 secara daring.

Ia pun berharap Festival Kreatif Lokal tidak sekadar program CSR, namun dapat diyakini untuk mendorong para pelaku kreatif melakukan inovasi dan kreativitas sehingga mampu meningkatkan taraf hidup serta memberdayakan para pelaku ekonomi kreatif untuk melalui pandemi ini.

"Kita harapkan dengan sinergi ini pelaku ekonomi kreatif dapat kembali bangkit sehingga kita semua dari berbagai macam sektor dapat memajukan perekonomian kembali dan negeri kita yang kita cintai," kata Wishnutama.

 

Sementara itu Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya saat sesi diskusi mengatakan, pemerintah sebelumnya telah menggulirkan program Bangga Buatan Indonesia, sebuah gerakan nasional berbentuk gotong royong dari UMKM untuk UMKM Indonesia.

Sebagai turunan dari gerakan nasional tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf kemudian menjalankan program #BeliKreatifLokal yang memberikan berbagai pendampingan untuk peningkatan kompetensi pelaku UKM ekraf agar dapat masuk ke platform digital.

"Dengan berbagai pendampingan yang dilakukan Kemenparekraf/Baparekraf kepada para pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif melalui program #BeliKreatifLokal, ‘average’ penjualan para pelaku UMKM meningkat sekitar 24 persen dari sebelum mereka ‘onboarding’. Hal ini tentu hasil yang menggembirakan" kata Nia Niscaya.

 

Karena itu ia mengapresiasi penyelenggaraan Adira Finance Festival Kreatif Lokal yang akan mendorong lebih banyak lagi UMKM ekraf yang mendapatkan pendampingan dan dukungan.

Secara kelembagaan, Nia berharap lewat kerja sama ini juga dapat meningkatkan brand Wonderful Indonesia agar semakin dikenal. "Kemitraan ini dapat memberikan hasil dan manfaat untuk banyak pihak," kata Nia.

Festival Kreatif Lokal 2020" merupakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Adira Finance yang bertemakan “Bangkit Bersama Sahabat” yang diadakan mulai Agustus 2020 hingga Januari 2021.

 

Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Kemenparekraf RI #BeliKreatifLokal dan Bangga Buatan Indonesia.

Festival Kreatif Lokal 2020 meliputi dua program acara yaitu Kreatif Lokal Award dan Konser Kreatif Lokal.

Kreatif Lokal Award merupakan sebuah apresiasi nyata Adira Finance bagi individu pelaku wirausaha yang telah menunjukkan prestasi kinerja baik dan memberdayakan masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan kreativitas sehingga meningkatkan taraf hidup diri dan lingkungannya.

Ajang ini berupaya mencari 18 pemenang dari 6 kategori bidang ekonomi kreatif yang dilombakan yaitu Kuliner, Fashion, Kriya, Fotografi, Video, dan Pertunjukan.

Selain modal usaha dengan total ratusan juta rupiah, para pemenang akan mendapatkan “business coaching”, program pendampingan bersama dengan Kemenparekraf RI, lapak online di Bukalapak, serta eksposur di media mengenai produk dan usaha mereka. Para pelaku UKM kreatif dapat mendaftarkan sebagai peserta dengan mengunjungi microsite bit.ly/festivalkreatiflokal.

Pengumuman pemenang Kreatif Lokal Award diadakan pada November 2020 bertepatan dengan HUT Adira Finance ke-30.

Pada penghujung Festival Kreatif Lokal 2020, akan diadakan Konser Kreatif Lokal pada Januari 2021, dengan rangkaian kegiatan terdiri dari Live Streaming event, Online Bazzar mengangkat produk para pemenang award, Online Workshop & Talkshow dengan ikon kreatif sesuai dengan kategori, serta Konser Amal artis ternama untuk menarik donasi bagi pelaku UKM yang terdampak pandemi.

"Melihat dari perjalanan dua tahun sebelumnya dari Festival Kreatif Lokal ini, apa yang kita lakukan mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Target kami membuat acara ini semakin besar dan berkelanjutan ke depannya agar memberikan dampak yang lebih luas pada masyarakat," kata Direktur Utama Adira Finance, Hafid Hadeli.

Share:

Arsip Blog

Definition List

Unordered List

Support