Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI

Dalam laporan yang diterima kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw tentang pengungkapan kasus pembunuhan staf KPU Yahukimo...

Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu dan jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus menjadi jembatan untuk...

Kelompok Separatis Sebar Hoax Tindakan Teror di Yahukimo

Memang kasus pembunuhan yang berturut-turut terjadi itu cukup memberi rasa traumatis tersendiri kepada warga yang ingin beraktivitas,” ungkap Bupati ketika ditemui...

Markus Haluk Tidak Lagi Dipercaya Organisasi KNPB

Seiring berjalannya waktu, Markus yang sudah kian dekat dengan tokoh-tokoh KNPB mulai bermain peran di organisasi tersebut. Hal ini terlihat setidaknya dalam dua tahun terakhir dimana KNPB hanya jalan ditempat...

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Tampilkan postingan dengan label Hukum Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum Politik. Tampilkan semua postingan

9/17/2020

Warga Sipil dan Aparat Banyak Dibunuh KKB Papua, TNI Polri Harus Gelar Penidakan


Papua - Kabupaten Intan Jaya saat ini menjadi lokasi yang rawan akan aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB), hal ini dilihat dari runtutan peristiwa pembunuhan dan penembakan yang terjadi.

Tercatat sejak tiga hari terakhir telah terjadi teror dan penembakan terhadap tiga tukang ojek yang merupakan warga sipil, dan juga terhadap seorang anggota TNI. (17/9)

Nahas atas peristiwa tersebut salah seorang TNI anggota Koramil Hitadipa, Serka Sahlan meregang nyawa di lokasi kejadian. Mendapati kejadian tersebut tim gabungan TNI Polri melakukan penyisiran dan upaya evakuasi terhadp Serka Sahlan yang telah tewas mengenaskan.

Berbagai luka ditemukan pada sekujur tubuhnya, termasuk areal muka yang terbelah karena bacokan senjata tajam.

Kejadian demi kejadian terus terjadi sebagai upaya eksistensi teror dari kelompok separatis. Oleh sebab itu pengamat Papua menilai harus segera dilakukannya penyelesaian konflik secara tuntas.

Baca Juga: 112 Dokter Papua Lulus Administrasi Program Beasiswa Otsus 2020

“Tidak bisa lagi TNI Polri hanya berdiam diri atas dasar pengamanan wilayah, yang kronis saat ini bukan lagi pengamanan tapi harus ada upaya penindakan,”

Hal itu diungkapan sebab telah banyak terjadi teror yang mengakibatkan kerugian dan hilangnya nyawa seseorang, baik aparat ataupun masyarakat sipil sekalipun.

Meski demikian, pihaknya juga menilai bahwa penyelesaian di Papua tidak semudah apa yang dikatakan. Ia sadar bahwa terdapat ancaman lain lewat pergerakan politik yang ada.

“Kelompok separatis di Papua juga ada organisasi ULMWP. Atas berbagai fakta, kelompok ini acap kali melakukan propaganda dan penggelapan fakta sehingga membuat setiap upaya penindakan akan digiring sebagai bentuk pelanggaran HAM”

Hal itu juga senada dengan penuturan pengamat teroris dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya. Ia mengatakan bahwa KKB di Papua memiliki jaringan yang kompleks dalam melakukan setiap aksinya.

“Mereka terorganisir, punya jaringan dalam dan luar negeri, punya agenda politik dari aksi-aksi kriminal mereka," ujar Harits.

Keberadaan asing yang turut ikut bermain telah terbaca dari setiap gejolak di Papua sebab diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia.

Share:

Tepis Hoaks Penangkapan Warga, Polisi Tangkap KKB Pelaku Teror di Yahukimo

 



Yahukimo - Polisi menangkap satu orang terduga pelaku pembunuhan staf KPUD Kabupaten Yahukimo, Papua, Hendry Jovinsky, berinisial KY. Sementara satu tersangka lain masih diburu polisi. Hal ini diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal.

"Satu orang berinisial KY sudah ditangkap. Kita doakan saja anggota kita di sana terus punya eksistensi, tetap bersemangat untuk bisa mengungkap para pelaku lainnya," kata Kamal saat dikonfirmasi, Kamis (17/9).

Dia mengatakan bahwa pelaku ditangkap di Dekai (ibukota Kabupaten Yahukimo) pada Kamis (17/9) pagi. Kini, KY sudah ditahan di Mapolres Yahukimo. Kamal menerangkan bahwa tersangka utama, yakni Senat Soll (SS), hingga saat ini masih dikejar oleh polisi. Tersangka pun sudah masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Mudah-mudahan dapat segera ditangkap sehingga kasusnya dapat terungkap termasuk motifnya," imbuhnya.

 

  • OAP Tewas Setelah Makan Kue, Ini Faktanya


Dia menjelaskan bahwa KY merupakan anggota KNPB yang sering disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Tersangka diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan di Yahukimo. Selain pembunuhan Hendry Jovinski, dia juga disebut terlibat penyerangan terhadap anggota Polri dan pembakaran gerai ATM.

KY juga disebutkan turut tergabung dalam kelompok yang melakukan kekerasan yang menewaskan tiga warga sipil selama Agustus lalu.

Dalam hal ini, Kamal mengatakan bahwa kasus pembunuhan ini mendapat atensi dari pimpinan Polri. Oleh sebab itu, Kapolda menekankan agar perkara ini dapat segera dipecahkan, termasuk dalam penangkapan tersangka.

Wilayah Dekai memang menjadi salah satu tempat yang marak terjadi kasus kekerasan pada Agustus lalu. kabar tersebut juga semakin heboh lantaran hoaks yang terus dilakukan oleh simpatisan KKB yang menyebutkan bahwa aparat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam penyelidikan.


  • 112 Dokter Papua Lulus Administrasi Program Beasiswa Otsus 2020

 

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw bersama sejumlah pejabat utama Polda Papua dan juga Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi bahkan sempat melakukan kunjungan kerja di Dekai, Yahukimo, untuk mendorong pengungkapan rangkaian tiga kasus pembunuhan.

Yakni, kasus pertama, pembunuhan staf KPU Hendry Jovinsky, di Kali T, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 11 Agustus 2020, dengan Nomor LP/38/VIII/2020/Papua/Resor Yahukimo.

Kasus kedua, kasus kematian korban Muhammad Thoyib (39), berprofesi tukang mebel, di Jalan Bandara Nop Goliat, Distrik Dekai, Yahukimo, 20 Agustus. Kasus ini tercantum dalam laporan Nomor LP/39/VIII/2020/Papua/Resor Yahukimo, tanggal 20 Agustus 2020.

Kasus ketiga, kematian Yauzan Alias Ocang (34), tukang antar batako, pada tanggal 26 Agustus 2020, di Jembatan Kali Buatan, Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo dengan laporan nomor LP/42/VIII/Papua/Resor Yahukimo.

Share:

9/11/2020

112 Dokter Papua Lulus Administrasi Program Beasiswa Otsus 2020



Kota Jayapura - Ketika masih banyak pro dan kontra mengenai keberlangsungan kebijakan otsus yang penganggaran dananya akan diaudit pada 2021 mendatang, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong berbagai kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan di Tanah Cenderawasih.

Hal ini terlihat dari Pemerintah yang resmi mengumumkan 112 dokter asli Papua lulus administrasi program Beasiswa Dokter Spesialis Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2020, pada 9 September 2020 malam.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat pengumuman Pemerintah Provinsi papua Nomor 005 / 15892 /SET tentang Program Beasiswa Dokter Spesialis Afirmasi Otsus Papua yang ditandatangani Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) DR.M Ridwan Rumasukun,SE.MM atas nama Gubernur Papua.


  • OAP Tewas Setelah Makan Kue, Ini Faktanya


“Ditujukan kepada para sarjana kedokteran (S1) program beasiswa dokter spesialis afirmasi Otsus Papua yang telah lolos seleksi administrasi untuk dapat hadir pada Senin 14 September 2020 pukul 13:00 WIT di Auditorium BPSDM Provinsi Papua, Kotaraja,” isi surat tersebut.

112 dokter asli Papua yang dinyatakan lulus tersebut sebagian besar bertugas Kota Jayapura, Kabupaten Lanny Jaya, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, Mimika, Puncak, Boven Digoel, Nabire, Mamberamo Raya, Merauke, Intan Jaya, Sarmi, Pegunungan Bintang, Paniai, Dogiyai, Supiori, Jayawijaya, Kabupaten Teluk Bintuni serta Kota dan Kabupaten Sorong.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua, Aryoko AF Rumaropen,SP.M.Eng mengatakan program Beasiswa Dokter Spesialis Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2020 merupakan program Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP.MH dan dan Wakil Gubernur Klemen Tinal,SE.MM dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Papua.


  • Mahasiswa Papua di Yogyakarta Deklarasikan Dukungan Otsus


Pemprov Papua berkomitmen memberikan layanan kesehatan terbaik. Dan untuk mewujudkannya, lanjut Rumaropen, tahun ini gubernur dan wakil gubernur memberikan beasiswa yang cukup besar bagi dokter-dokter asli Papua untuk mengambil dokter spesialis di berbagai perguruan tinggi di tanah air maupun luar negeri.

“Tujuan utama dari program bapak gubernur dan wakil gubernur Papua adalah dokter-dokter unggul asli Papua yang professional dan terampil. Setelah selesai, mereka kembali ke Tanah Papua untuk mengabdi kepada masyarakat,”ungkap Kepala BPSDM.

Dari berbagai pernyataan dan pelaksanaan pemberian dukungan beasiswa kepada 112 dokter asli Papua tersebut, cukup memberikan angin segar ditengah merundungnya berbagai terpaan isu Papua yang tidak jelas dan hanya merupakan provokasi dari kelompok separatis. Meskipun tidak ada yang perlu dirisaukan tentang separatisme, sebab Papua telah bersiap akan generasi emas yang berprestasi di berbagai bidang. Sudah saatnya meninggalkan pemikiran ‘membangun Papua’, bersudut pandanglah dengan ‘Papua membangun’ karena orang asli Papua sendiri yang akan menaikkan derajat daerahnya.

Share:

9/10/2020

OAP Tewas Setelah Makan Kue, Ini Faktanya

 



Timika – Beredar kabar tentang meninggalnya salah seorang warga Timika bernama Andy Gobai (53) pada 9 September kemarin. Kabar tersebut seolah menggegerkan pemberitaan sebab informasi yang ada bersumber dari kelompok separatis.

Tepat bahwa kabar meninggalnya Andy Gobay menjadi saah satu cara yang dilakukan oleh kelompok separatis untuk membuat kekacauan di Papua. Kelompok-kelompok separatis tersebut sangatlah licik, mereka berusaha memunculkan konflik antara orang asli Papua (OAP) dengan orang non-Papua. 

Hal ini diketahui sebab kelompok tersebut mengatakan bahwa kematian Andy Gobai lantaran keracunan setelah mengkonsumsi kue (roti) yang dibelinya dari seorang pedagang non-Papua.

Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermantor mengatakan bahwa pihaknya yang menerima laporan dari masyarakat langsung melakukan olah TKP dan evakuasi jenazah ke rumah sakit.


  • Mahasiswa Papua di Yogyakarta Deklarasikan Dukungan Otsus

 

“ketika itu kami telah melakukan tindakan, semua barang juga kami amankan termasuk sisa makanan guna penyelidikan lebih lanjut,” ungkapnya.

Namun ketika dikonfirmasi, pihak keluarga mengatakan bahwa Andy tengah mengidap penyakit stroke yang akut.

“kami sudah menerima kematian dan takdir ini. Memang dia (Andy Gobai) sebelumnya telah mengeluh lantaran stroke-nya yang semakin parah,”

Namun diduga keluarga merasa kesal atas kabar yang beredar sebelumnya.


  • Satgas COVID-19 Papua catat 73 kasus baru positif COVID-19

 

“hanya saja kami benar-benar kesal. Tidak seharusnya duka kematian ini dimanfaatkan, apalagi hal itu dilakukan untuk kepentingan kelompok papua merdeka,” tambahnya.

Dalam berbagai peristiwa sebelumnya memang kelompok separatis selalu menggiring opini dan membolak balikkan fakta, hal ini dilakukan dengan cara menyebarkan berbagai kabar bohong dan hoaks.

Meski sejatinya Papua adalah tanah yang damai. Namun kelompok separatis selalu ingin menciptakan stigma bahwa Papua masih jauh dari peradaban dan kedamaian. Kelompok separatis juga seolah membenarkan setiap upaya meskipun dengan cara yang salah dan merugikan,


Share:

9/08/2020

Mahasiswa Papua di Yogyakarta Deklarasikan Dukungan Otsus

 



Yogyakarta - Papua bukan hanya milik kelompok separatis yang tak henti-hentiny amelakukan penindasan pembungkaman suara orang asli Papua. Ketiak dengan gambalangnya kelompok tersebut mengklaim bahwa seluruh orang Papua tidak membutuhkan otsus, kelompok mahasiswa Papua di Kota studi Yogyakarta menunjukkan pandangan lain.

 

Pasalnya sejumlah tokoh muda dan mahasiswa tersebut menyatakan terus mendukung pemerintah untuk melanjutkan Otsus demi masa depan Papua dan Papua Barat. Hal itu juga tertuang dalam deklarasi yang mereka suarakan.

 

Jhon Rumbay, tokoh pemuda Papua di Yogya itu mengatakan, selaku pimpinan deklarasi mewakili mahasiswa Biak dan suku Saereri yang adalah salah satu dari 7 suku wilayah adat meminta pemerintah untuk melanjutkan Otsus bagi masa depan Papua dan Papua Barat.

 

“Kami mewakili adek-adek papua yang kuliah dan menempuh pendidikan di Jogya yang terdiri dari 7 suku, dan kami bagian dari Papua berasal dari biak merasa bangga dengan pemerintah RI dan kami bagian dari NKRI,” ungkapnya.

 

Terkait kebijakan pemerintah pusat untuk pembangunan Papua dan Papua Barat dirinya menjelaskan, pemerintah dengan program Otsusnya sangat besar manfaatnya dan itu paling tepat untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat papua secara menyeluruh demi masa depan Papua itu sendiri.

 

“Harapan kami bahwa program otsus ini bisa menyentuh sampai masyarakat paling bawah bahkan ada  banyak mahasiswa Papua yang sekolah di Yogya tidak mendapat bantuan dari Pemda papua. Kami mewakili suku dari daerah biak sangat mendukung dengan Otonomi khusus untuk  papua agar dilanjutkan pada periode berikutnya,” jelasnya.

 

Menurut mereka, Otsus tetap berlanjut dan evaluasi khusus untuk otsus yang telah berjalan serta Fokus penggunaannya untuk mendukung perbaikan kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

 

Diketahui peserta deklarasi tersebut dihadiri oleh perwakilan mahasiswa Uniani, perwakilan mahasiswa Akprind, dan perwakilan mahasiswa Janabadra.

 

Share:

9/07/2020

Ogram Wanimbo Tidak Mau KNPB Dimanfaatkan

 



Jayapura - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang merupakan organisasi pergerakan Papua merasa dirugikan atas berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok/organisasi lain.

Hal ini dikatakan oleh Ogram Wanimbo yang juga sebagai Ketua Diplomasi Umum KNPB. Ogram mengungkapkan kekesalannya sebab beberapa waktu terakhir sudah banyak agenda berjalan  yang mengatasnamakan KNPB.

“lewat ini saya tegaskan bahwa KNPB tidak bertanggung jawab atas agenda ramai baru-baru ini. Agenda terkhir kami adalah penjemputan tapol, setelah itu tidak ada lagi. Kecuali rapat bersama yang merupakan agenda internal,” kata Ogram.

Pihaknya mengatakan bahwa KNPB tidak setuju dengan cara-cara atas nama yang dilakukan oleh organisasi ULMWP. Ogram menilai bahwa agenda terakhir ULMWP sempat mencatut nama KNPB, hal itu semakin diperparah sebab tidak adanya izin dan pemberitahuan kepada KNPB.


  • Dandim Tegaskan KKB Sebar Berita Bohong Soal Penembakan di Nduga
  • Selalu Sebar Hoax, Terlalu Fanatik Hingga Melupakan Nilai Kebenaran

“KNPB adalah organisasi, kami memiliki aturan main. Memang kasih kesal karena ULMWP sempat menjadikan KNPB sebagai umpan agar massa memenuhi panggung acara,”

Karena tidak ada sangkut pautnya dengan agenda KNPB, Ogram khawatir jika suatu saat ini KNPB yang harus menanggung resiko. Hal ini dikatakan sebab berbagai aksi yang dilakukan berpotensi mengundang tindakan tegas dari aparat Kepolisian, apalagi penyelenggaranya adalah ULMWP yang sudah jelas-jelas ditandai sebagai organisasi separatis.

Ogram paham bahwa KNPB ataupun ULMWP adalah organisasi yang dibentuk untuk membela hak-hak rakyat Papua.

“Namun yang perlu disadari adalah masing-masing memiliki aturan mainnya sendiri. Dengan meyuarakan ini, kami hanya berusaha meminimalisir insiden yang dapat merugikan salah satu pihak,”

Ogram menegaskan bahwa jangan mencampuri KNPB untuk mendorong agenda ULMWP yang arahnya hanya untuk kepentingan semata.

 

Share:

9/06/2020

Selalu Sebar Hoax, Terlalu Fanatik Hingga Melupakan Nilai Kebenaran



Papua merupakan wilayah yang berada paling timur negara Indonesia. Papua terkenal akan budaya, kemolekan lansekap alamnya, dan sumber daya alam yang melimpah. Namun dibalik itu semua, Papua juga masih menyimpan berbagai permasalahan yang kerap berujung konflik.

Menilik konflik yang terus terjadi di Papua, Mariana Hana yang merupakan pengamat Papua mengatakan bahwa konflik yang terjadi semakin diperparah dengan maraknya peredaran berita bohong alias hoax.

“Jika lebih ditelusuri, maraknya pemberitaan yang tidak tepat tersebut selalu berhubungan dengan perkembangan kelompok separatis,”

Tidak hanya berbagai publikasi berita dari kelompok politik yang terus mengupayakan diplomasi dalam membebaskan Papua, namun kelompok bersenjata yang tetap bergerilya di hutan pun tepat melakukan hal yang sama.

“Banyak isu yang mengatakan bahwa diplomasi Papua telah sampai pada organisasi PBB untuk mencapai tujuan referendum, namun faktanya PBB menegaskan bahwa Papua merupakan bagian utuh yang tidak terpisahkan bagi Indonesia,” tambahnya



Kelompok bersenjata pun demikian, kerap aksi-aksinya dibumbui dengan pemberitaan atas klaim bahwa kelompoknya berhasil menembak dan menewaskan aparat TNI Polri, namun hal itu juga tidak urung terjadi.

Mariana juga mengatakan bahwa banyak simpatisan kelompok prokemerdekaan terlalu fanatik, hingga melupakan nilai kebenaran.

“Para kolompok itu akan dengan terang-terangan menolak setiap sudut pandang yang tidak sepemikiran, namun akan mati-matian mendukung setiap apa yang sejalan dengan pihaknya. Meskipun realitanya tidak benar,”

Dalam proses perjalanan Papua, tidak bisa dipungkiri juga bahwa pemerintah memang lamban membangun wilayah ini. Sehingga menjadi wajar ketika kerap muncul pertikaian dan adu suara yang selalu berpotensi memperpanjang rentetan konflik yang terjadi.

Dengan demikian, ia mengatakan bahwa semua pihak harus bisa berintrospeksi diri dan harus ada idealisme untuk tetap menjunjung tinggi nilai kebenaran.

Share:

9/05/2020

Dandim Tegaskan KKB Sebar Berita Bohong Soal Penembakan di Nduga



Nduga - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mengabarkan bahwa telah berhasil menembak 8 anggota TNI di Kenyam Ibukota Nduga pada 5 September 2020 kemarin.

Kabar tersebut disiarkan oleh media sosial The TPNPB News yang merupakan salah satu media official yang dimiliki oleh kelompok KKB Nduga. Dalam rilis tersebut Egianus Kogoya sebagai pimpinan perang mengatakan bahwa selain menembak 8 TNI kelompoknya telah berhasil mengambil alih markas di Pasar Baru Kenyam.

Egianus mengatakan bahwa penyerangan dilakukan pukul 04.00 WIT pagi ketika TNI tidak siap melakukan kontak, sehingga banyak pasukan yang berhasil tertembak.

Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Komandan Kodim 1715 Letkol Inf Christian Ireeuw. Dandim mengatakan bahwa kabar tersebut adalah hoaks. (6/9)


  • Kelompok Separatis Sebar Hoax Tindakan Teror di Yahukimo
  • Kabar Aparat Melakukan Pelecehan dan Penyiksaan di Yahukimo, Kapolres Geram

 “kami sudah berkoordinasi dengan koramil Kenyam dan berbagai satgas yang berada di wilayah Kota Kenyam. Saya tegaskan bahwa berita tersebut adalah sebuah kebohongan yang sengaja dilakukan oleh KKB,” ungkap Dandim dalam keterangannya.

Pihaknya juga menilai bahwa kelompok KKB hanya ingin menciptakan kekacauan situasi lewat media sosial. Ia mengatakan bahwa KKB saat ini tidak bisa bergerak karena pengerahan pasukan di Kenyam, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah mendorong berita bohong lewat sosial media.

“mereka licik. Ketika sudah terdesak dan tidak bisa melakukan perlawanan, mereka akan memanfaatkan faktor eksternal yang akan mengganggu operasi di Nduga,” tambahnya.

Diketahui bahwa aparat gabungan TNI Polri yang saat ini berada di Kenyam sedang melakukan operasi terpusat sebagai upaya penegakan hukum terhadap kelompok KKB yang terus melakukan gangguan kepada masyarakat.

Share:

9/03/2020

Ogram: Jika ULMWP Tidak Ada Dana Jangan Memaksa Bikin Acara

 



Jayapura - Buchtar Tabuni adalah sosok dalam perjuangan pergerakan pembebasan Papua, ia yang merupakan tokoh senior juga memiliki tekad yang tangguh untuk membela hak-hak orang asli Papua. Termasuk dalam pembentukan berbagai organisasi yang saat ini dikenal dengan nama KNPB dn ULMWP.

Buchtar yang sebelumnya menjalani masa hukuman di Lapas Balikpapan Kalimantan Timur atas pelanggaran pidana, telah dibebaskan dan kembali ke Papua pada 22 Agustus 2020 lalu bersama dengan Agus Kossay, Steven Itlay, dan Hengki Hilapok.

Prosesi dan momen kepulangan empat mantan terpidana tersebut merupakan suka cita bagi rakyat Papua. Buchtar dan kawan-kawan disambut oleh ratusan pendukungnya. Berbagai bentuk konvoi dan seremonial pun disiapkan.

Momen kepulangan Buchtar yang juga berdekatan dengan bebasnya Kepala Biro Politik ULMWP, Bazoka Logo semakin memperiuh suka cita di Jayapura. Oleh karena itu ULMWP berencana menggelar ibadah sebagai bentuk syukur.

Namun rencana ULMWP menggelar ibadah syukur terkendala masalah pendanaan, itu dikarenakan perayaan ibadah tidak memakan biaya yang sedikit. Oleh sebab itu pihaknya meminta bantuan KNPB untuk mengkompulir bantuan dana.


  • Markus Haluk Tidak Lagi Dipercaya Organisasi KNPB
  • Kabar Aparat Melakukan Pelecehan dan Penyiksaan di Yahukimo, Kapolres Geram

KNPB yang memiliki basis massa besar dirasa mampu untuk mendanai agenda yang direncanakan ULMWP. Namun diketahui bahwa KNPB menolak mentah-mentah permintaan tersebut. KNPB melalui Ogram Wanimbo menilai bahwa pihaknya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak memberi manfaat.

“Saya ingatkan untuk jangan memanfaatkan KNPB. Berbagai urusan kami sudah selesai pasca kepulangan kemarin. Bahkan kami juga sudah merencanakan ibadah itu jauh-jauh hari,” ungkap Ogram.

Ogram menambahkan bahwa pihak KNPB merasa sakit hati ketika Buchtar tidak mau menghadiri acara di Rusunawa (22/8). Bahkan ketika itu, berbagai pendukung KNPB masih berharap kedatangan Buchtar, sehingga acara masih terus berlangsung hingga pukul 6 petang.

Bahkan ogram seolah menyindir kedudukan ULMWP dalam sisi perjuangan Papua. Ia mengatakan bahwa ULMWP terlalu manis dalam mengumbar janji.

“mereka (ULMWP) selalu berbicara dengan target yang sangat tinggi. Seolah-olah itu digunakan agar orang-orang ULMWP dianggap sebagai tokoh berpengaruh. Tapi bagaimana bisa berpengaruh, untuk mengakomodir ibadah syukur saja masih kekurangan dana,”

Mengingat berbagai keterbatasan yang dialami oleh ULMWP saat ini, Ogram memberi saran kepada ULMWP jika masih ingin menggelar ibadah syukur, agar bisa dilakukan secara sederhana dan tidak perlu melibatkan massa dengan jumlah yang banyak.

Share:

9/02/2020

Markus Haluk Tidak Lagi Dipercaya Organisasi KNPB

 


Jayapura – Pergerakan Papua tidak hanya sebatas pergolakan senjata namun peranan politik yang masif juga sangat berpengaruh untuk merealisasikan cita-cita bangsa. Dalam mewujudkan hal itu kita mengenal Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai salah satu organisasi yang berafiliasi pada gerakan politik.

Sebagai organisasi yang banyak diisi oleh kaum muda, KNPB memiliki ratus bahkan ribuan simpatisan yang tersebar diseluruh antero Papua dan luar Papua sekalipun. Hal ini yang menjadikan KNPB sebagai salah satu motor penggerak dalam berbagai aksi perjuangan.

Tidak bisa menyangkal bahwa KNPB dengan segala kekuatan massa yang besar akan memiliki permasalahan tersendiri. Ini dikarenakan begitu kompleksnya birokasi yang dimiliki KNPB, sebab berbagai sekretariatnya ada di berbagai wilayah harus bisa terhubung dengan komando pusat.

Kondisi itu yang dimanfaatkan Markus Haluk untuk mendekati organisasi KNPB, walaupun Markus saat itu juga sudah menempati jabatan sebagai Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

  • Kapolda: Pelaku Pembunuhan Yahukimo, ‘Tidak Ada Ampun!’
  • Kelompok Separatis Sebar Hoax Tindakan Teror di Yahukimo

Seiring berjalannya waktu, Markus yang sudah kian dekat dengan tokoh-tokoh KNPB mulai bermain peran di organisasi tersebut. Hal ini terlihat setidaknya dalam dua tahun terakhir dimana KNPB hanya jalan ditempat. Salah satu faktornya disebabkan karena Markus hanya memanfaatkan KNPB untuk mencari keuntungan pribadi.

Hal itu diperparah ketika Agus Kossay yang merupakan Ketua KNPB Pusat terpaksa digelandang dan ditahan di Balikpapan pada 2019. Ia bersama Warpo Wetipo yang saat itu dipercaya untuk mengakomodir perjuangan malah memperburuk ruang gerak KNPB. Sampai suatu saat ia kedapatan melakukan penarikan dana hasil pengumpulan dari berbagai KNPB sektor wilayah yang sebetulnya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan Agus Kossay di Lapas Balikapapan.

 ‘Tidak ada kesalahan yang tidak terlihat’, beruntung saat ini sebagian anggota sudah mengetahui kebusukan yang dibawa oleh Markus ke organisasi perjuangan KNPB, buntutnya Markus tidak lagi dipercaya oleh KNPB dalam mengawaki pergerakan.

Sial bagi Markus ketika ia menunggangi KNPB dengan aksi penolakan terhadap otonomi khusus, ULMWP mulai memikirkan kedudukannya. Sebab aksi penolakan otsus tidak menjadi agenda yang diusung oleh ULMWP saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Buchtar Tabuni yang menilai bahwa fokus ULMWP adalah referendum dan tidak menggubris otsus. Markus Haluk dengan segala siasat telah dianggap benalu oleh KNPB dan ULMWP.

Share:

9/01/2020

Demo PT FI, Minta Turun Karena Isteri Dibawa Kabur Orang

 



Aksi spontanitas Demo yang dilakukan sejumlah karyawan PTFI dengan memblokade Jalan Tambang di Mile Point (MP) 72 PT Freeport Indonesia (PTFI) di Tembagapura dan menuntut pembukaan akses bus shift day off (SDO), dikarenakan alasan permasalahan keluarga karyawan tersebut.

 

Kadisnaker Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga yang sempat menemui para karyawan PTFI saat sedang melakukan aksi demo beberapa waktu yang lalu, kepada wartawan sedikit bercerita, alasan karyawan sampai melakukan aksi tersebut dan menuntut agar managemen PTFI kembali membuka akses bagi mereka untuk bisa bertemu dengan keluarga mereka dan mengobati kerinduan mereka selama kurang lebih 6 bulan.

 

“Selama 6 bulan ini mereka tidak diizinkan turun dari wilayah Tembagapura, selama itu ada beberapa karyawan yang orang tuanya meninggal dan mereka tidak bisa mengikuti pemakaman karena mereka belum dizinkan untuk turun. Bahkan ada yang istrinya meninggal, ada yang anaknya meninggal dan mereka hanya bisa mendegar kabar dan tidak bisa turun,” kata Yanengga saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (1/9/2020)

 

Bahkan kata Yanengga, ada juga istri karyawan yang dibawa kabur laki-laki lain, dan anaknya terlantar, mungkin karena itu sehingga dengan spontanitas para karyawan mulai berkumpul dan melakukan demo secara besar-besaran meminta mereka kembali diberikan fasilitas untuk turun ke Timika.


  • YPMAK Papua buka pendaftaran calon penerima beasiswa 2020

 

“Mereka hanya minta managemen sediakan bus untuk para karyawan bisa turun ke Timika,” ujarnya.

 

Yanengga mengungkapkan, ada beberapa karyawan sebelumnya meminta izin ke manajemen untuk turun ke Timika karena ada kedukaan dan juga masalah lainnya.

 

“Itu kita sudah sampaikan kepada managemen untuk bisa melihat hal tersebut, sehingga ke depan tidak ada lagi yang melakukan demo dan pekerjaan tetap berjalan normal,” kata Yanengga. (Salam Papua)

Share:

Kabar Aparat Melakukan Pelecehan dan Penyiksaan di Yahukimo, Kapolres Geram

 

Setelah dua kali terjadinya aksi teror yang dilakukan oleh oknum pecatan TNI di Dekai Kabupaten Yahukimo Papua, juru bicara kelompok separatis KKB Sabby Sambom baru mengumumkan bahwa TPNPB-OPM bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. (1/9)

Kelompok separatis tersebut melakukan pembantaian terhadap anggota KPU (Hendry Jovinsky) dan pegawai toko bangunan (Yausan) yang merupakan warga sipil.

Dalam kasus yang sering diperbincangkan di Papua, kejadian tersebut juga semakin menambah catatan kelam kelompok KKB dalam melakukan berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil.

Namun menurut Kapolres Yahukimo AKBP Ignatius Benny situasi dan kondisi di Yahukimo saat ini relatif cukup kondusif. Berbagai aktivitas masyarakat juga berjalan seperti biasa. Benny juga mengatakan bahwa upaya aparat dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku teror masih terus dilakukan.

  • Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI

“kami akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku teror di Dekai. Kami upayakan untuk segera menuntaskan demi situasi yang lebih kondusif di wilayah Yahukimo,” ungkap kapolres.

Lanjut, Kapolres juga menambahkan bahwa situasi yang cukup kondusif di Yahukimo mencoba dirusak oleh simpatisan KKB sehingga menciptakan opini yang tidak benar.

“kami menemukan berbagai provokasi yang dilakukan oleh kelompok separatis. Mereka sengaja menciptakan opini di publik tentang situasi yang kacau dan sedang terjadi di Yahukimo pasca upaya pengejaran KKB oleh aparat gabungan,”

  • Kelompok Separatis Sebar Hoax Tindakan Teror di Yahukimo

Kapolres mengatakan ada upaya yang dilakukan oleh kelompok separatis untuk menggeser fakta tentang pembantaian yang dilakukan sebelumnya. Kapolres juga mengatakan akan mengambil Langkah tegas atas berbagai hoaks yang dilakukan oleh kelompok separatis.

“ada inisial LPW yang kerap mengabarkan berita bohong lewat media sosial facebooknya. Keberadaannya juga tidak ada di Yahukimo, bahkan ia berada di luar negeri,” ujar Kapolres.

Diketahui bahwa LPW yang merupakan bagian dari kelompok KKB-OPM telah mengunggah pemberitaan yang tidak benar. LPW menuliskan bahwa aparat yang sedang melakukan pengejaran di desa-desa mencoba melecehkan warga setempat terutama anak dan perempuan. Ia juga mengatakan bahwa sejumlah warga yang diamankan di Polres Yahukimo untuk dimintai keterangan sedang mendapatkan siksaan oleh aparat.

Share:

Kelompok Separatis Sebar Hoax Tindakan Teror di Yahukimo

Bupati Abock Busup Saat Berbincang-bincang dengan Warga Yahukimo

Papuanesia - Bupati Yahukimo, Abock Busup menyebutkan buntut dari aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal di Yahukimo dalam kurun waktu singkat adalah kasus pelanggaran pidanan murni yang sangat meresahkan warga. (1/9)

Sejak terjadinya pembunuhan beruntun yang terjadi, Bupati meminta kepada aparat TNI Polri untuk dapat menyelidiki dan menangkap para pelaku yang telah membuat ketakutan dan trauma pada warga Distrik Dekai.

“walaupun situasi di Yahukimo saat ini relatif mulai kondusif, tapi masyarakat pasti masih memiliki perasaan yang was-was. Memang kasus pembunuhan yang berturut-turut terjadi itu cukup memberi rasa traumatis tersendiri kepada warga yang ingin  beraktivitas,” ungkap Bupati ketika ditemui.

Apa yang diungkapkan oleh Bupati juga mendasar pada tindak kriminal yang terjadi sudah terlewat batas karena tidak segan untuk membunuh. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya merasa tidak paham ketika ditanyai motif teror yang terjadi, hal itu lantaran korbannya selalu menyasar warga sipil yang tidak tahu-menahu.

Bupati juga mengonfirmasi bahwa tidak ada warga yang sengaja lari ke hutan buntut dari upaya penindakan aparat. Pihaknya malah menyangka bahwa kelompok masyarakat yang lari ke hutan adalah bagian dari pelaku teror itu sendiri.

“kalau memang tidak salah, tidak perlu lari. Untuk apa lari ke hutan, keberadaan aparat untuk melakukan penyelidikan. Aparat juga terus berkoordinasi kepada pemda sehingga tidak perlu terjadi kekhawatiran. Tapi tidak tahu juga jika mereka yang lari adalah bagian dari kelompok itu,” tambahnya.

Apa yang diungkapkan oleh Bupati juga mendasar pada tindak kriminal yang terjadi sudah terlewat batas karena tidak segan untuk membunuh. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya merasa tidak paham ketika ditanyai motif teror yang terjadi, hal itu lantaran korbannya selalu menyasar warga sipil yang tidak tahu-menahu.

Baca juga: Dana Otsus Seharusnya Menghadirkan Kesejahteraan di Papua

Bupati juga mengonfirmasi bahwa tidak ada warga yang sengaja lari ke hutan buntut dari upaya penindakan aparat. Pihaknya malah menyangka bahwa kelompok masyarakat yang lari ke hutan adalah bagian dari pelaku teror itu sendiri.

“kalau memang tidak salah, tidak perlu lari. Untuk apa lari ke hutan, keberadaan aparat untuk melakukan penyelidikan. Aparat juga terus berkoordinasi kepada pemda sehingga tidak perlu terjadi kekhawatiran. Tapi tidak tahu juga jika mereka yang lari adalah bagian dari kelompok itu,” tambahnya.

Salah satu warga yahukimo Dwengsi Demena sangat mengutuk penyebar Hoax yang mengatakan adanya penyisiran oleh aparat TNI, dirinya menyebutkan tidak ada warga yang mengungsi ke hutan, mereka yang lari ke hutan hanya kelompok kecil saja yang merupakan orang-orang yang terlibat dalam tindakan pembunuhan.

"Mereka yang lari bersembunyi ke hutan adalah pelaku pembunuhan warga, mereka takut ditangkap aparat keamanan sehingga bersembunyi, dan tidak ada tindakan penyisiran yang dilakukan oleh aparat," ungkapnya. 

 

Share:

8/29/2020

Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua



Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu dan jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus menjadi jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan. Otsus yang telah dijalankan selama hampir kurang lebih 20 tahun sendiri juga telah dikukuhkan dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.


Sejauh ini, sejak dilaksanakan selama 20 tahun besaran dana Otsus untuk Papua mencapai Rp127 triliun yang difokuskan terutama 30% untuk sektor Pendidikan dan 15% untuk sektor Kesehatan dan Gizi. Dengan besaran dana Otsus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah RI untuk pembangunan Papua.


Melalui Otsus pula, Orang Asli Papua diberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini terlihat dari pasal 12 pada UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Karena bagi Provinsi Papua/Barat Gubernur dan Wakil Gubernur wajib diisi orang asli Papua (OAP). Salah satu kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat Papua secara menyeluruh, karena lewat andil dari pemimpin yang notabene merupakan OAP diharapkan pendekatan secara adat/budaya lebih tercipta.


Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada pula kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Namun yang terpenting bagi keberlangsungan otsus adalah meningkatnya kesejahteraan bagi rakat Papua melalui indikator peningkatan akuntabilitas serta transparansi oleh penyelenggaranya.


Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, kehadiran otsus Papua dari awal sejak 2001 merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurut dia, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran otsus diakui memang memberi manfaat yang begitu besar. 


  • Menparekraf ajak swasta terlibat kembangkan produk kreatif lokal
  • Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI


"Manfaat Otsus sangat besar bagi Papua, bahkan dari sisi anggaran setiap tahun terus meningkat," ungkapnya kala melakukan diskusi secara virtual.


Ia menjelaskan, anggaran otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 sekarang , dimana dari sisi besaran dana terus meningkat, juga diprioritaskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu, menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar.


Solossa juga berharap dalam implementasi ke depan, pemerintah daerah diberikan ruang sebesar-besarnya dari sisi kewenangan agar Otsus makin memberi manfaat optimal. Juga, agar implementasi otsus itu terakomodasi secara baik sehingga anggaran yang begitu besar bisa direalisasikan sesuai dengan peruntukannya. Dengan begitu sisi manfaat otsus akan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.


Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Hendrik Krisifu mengingatkan bahwa masyarakat Papua jangan keliru memaknai otsus. Menurutnya, otsus itu tidak akan berakhir pada tahun depan. Ia menjelaskan, Undang-Undang Otsus itu sebanyak 78 pasal, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan akan berakhir tahun 2021. 


“Yang jelas, di pasal 34 ayat 6, disebut bahwa yang berakhir pada tahun 2021 adalah dana otonomi khusus. Jadi, kata Hendrik, harus ada satu pemahaman di masyarakat, bawah bukan Otsus yang akan berakhir. Namun kucuran dana Otsusnya yang akan berakhir,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa hal tersebut tidak akan mengubah Papua yang akan tetap mendapat keistimewaan tersendiri untuk membangun daerahnya.

Share:

8/27/2020

Kapolda: Pelaku Pembunuhan Yahukimo, ‘Tidak Ada Ampun!’

Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw dan Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen Bambang Trisnohadi melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka antisipasi gangguan situasi keamanan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) pasca rangkaian kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di kabupaten Yahukimo.

Kapolda dalam pernyataannya menegaskan Kepolisian dan TNI harus membuat masyarakat bisa hidup tenang, disamping mendukung kebijakan pemerintah.

Lanjutnya, kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini sangat serius, maka kehadiran dirinya bersama Kasdam XVII/Cenderawasih dan rombongan adalah untuk memberikan semangat dan support penuh kepada seluruh personel Polres, Brimob dan TNI dalam melaksanakan tugas guna mencari pelaku.

“Saya tegaskan bahwa kita harus mencari pelaku atau tersangka penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, apabila ada perlawanan harus tindak tegas. Tak ada ampun bagi pembunuh sadis,” tegasnya.

  • Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI

Kapolda juga menyampaikan kepada para tokoh, bahwa Kepolisian dan TNI sangat serius dalam kasus ini.

“Untuk itu, saya meminta kepada para tokoh untuk dapat bekerjasama dalam mencari keberadaan pelaku,” harapnya.

Kapolda mengaku sangat menyayangkan adanya aksi penganiayaan dimana korban yang merupakan PNS KPUD sedang menjalankan tugas pengabdian kepada Negara.

Mereka-mereka para preman ini tidak bisa dibiarkan membuat kacau di sini, karena masyarakat dan SDM di Kabupaten Yahukimo ini harus dibangun demi kebaikan daerah ini.

“Jika Kapolres merasa bahwa personel kita kurang agar segera disampaikan. Negara kita ini adalah negara hukum, kita harus tangkap pelaku, kenapa dia membantai dan menganiaya orang lain. Apabila pelaku melawan, kita tindak tegas! Kami serius akan mengungkap kasus ini. Oleh karena itu, kami meminta kepada bapak (tokoh, red) sekalian untuk mendukung kami,” pungkasnya.

Mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih yang berhalangan hadir dikarenakan ada agenda peresmian Gereja, Kasdam juga menanggapi kasus tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi Bapak Kapolda yang sangat responsif terhadap kasus yang terjadi di Yahukimo ini. Dimana kasus ini sudah menjadi sorotan nasional bukan hanya di Papua saja. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, sudah ada beberapa kasus namun belum menemukan titik terang. Kita harus mendalami apa motif dari pelaku,” ungkapnya.

Perlu adanya upaya-upaya yang reaktif, setiap informasi sekecil apapun disampaikan kepada Kepolisian untuk kemudian diolah.

“Saya yakin teman-teman di ruangan ini ada memiliki informasi, itu yang harus disampaikan,” imbaunya.

Usai memberikan keterangannya, Kapolda Papua beserta rombongan bergerak menuju TKP pembunuhan di Jembatan Kali Buatan guna mengecek lokasi kejadian dan memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar untuk tetap berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas apapun.

Usai memberikan himbauan, Kapolda Papua menemui Kepala Suku Kimyal Nopius Yalak dan Masyarakat OAP yang tinggal di sekitar lokasi.

Kepala Suku Kimyal dalam kesempatannya menyampaikan masyarakat Suku Kimyal selama ini telah berupaya membantu mengungkap kasus ini yaitu terus berkoordinasi dengan Dandim dan Kapolres.

Diakuinya, Yahukimo ini sangat luas terdiri dari 51 Distrik dan 517 Kampung sehingga informasi yang ada di distrik ini sangat sulit didapat. Apalagi berpindah antar distrik harus menggunakan pesawat.

“Kami menyerahkan kasus ini kepada aparat keamanan. Ini bukanlah kemauan dari masyarakat, sehingga kami tidak akan menutupi kasus ini. Selain itu, terdapat keresahan dari mama-mama, anak-anak atas penyisiran yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dimana sudah ada yang pergi ke hutan karena ketakutan,” akuinya.

Adapun rangkaian kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Agustus 2020, yaitu kasus Henry Jovinski, S.T. (Staf KPUD Yahukimo) di Jembatan Brasa Kecil, Jl. Gunung pada 11 Agustus 2020, Muh. Thoyib alias Sayib di Jl. Bandara pada 20 Agustus 2020 dan kasus Jauzan alias Ocan di Jembatan Kali Buatan, Jl. Gunung pada 26 Agustus 2020.


 

Share:

8/25/2020

Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI

Jayapura – Dalam laporan yang diterima kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw tentang pengungkapan kasus pembunuhan staf KPU Yahukimo Hendry Jovinski pada 11/8 lalu, pihaknya mengatakan bahwa pelaku diduga merupakan mantan anggota TNI.

"Memang benar dari laporan yang diterima terungkap salah seorang pelaku adalah mantan anggota TNI yang dipecat karena kasus penjualan amunisi di Kabupaten Mimika tahun 2018," ungkap Kapolda.

Kapolda menambahkan bahwa perkembanga saat ini bahwa anggota masih melakukan pencarian dan pengejaran terhadap pelaku, ujar Paulus saat ditemui wartawan.

Diakui dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi, terungkap bahwa ada sejumlah kejanggalan atas keterangan salah seorang saksi yang saat terjadi tengah berboncengan bersama korban.

Paulus menambahkan, pelaku terindikasi melakukan pembunuhan karena frustasi setelah dipecat dari kesatuan.

Ketika ditanya tentang kemungkinan pelaku yang sama yang membunuh Thoyib, Kamis (20/8), jenderal polisi asal Fakfak itu mengaku belum bisa memastikan. Namun, kemungkinan itu bisa saja terjadi melihat pola pembunuhan dua kasus tersebut sangat mirip karena dilakukan orang yang memiliki mental cukup kuat, ujar Waterpauw.

Hendry Jovinski tewas dibunuh sekembalinya bersama Kenan Mohi, staf KPU Yahukimo setelah mengantar obat ke isterinya yang sedang sakit di rumahnya di sekitar jalan Trans Papua, Dekai.

Share:

Arsip Blog

Definition List

Unordered List

Support