Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI

Dalam laporan yang diterima kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw tentang pengungkapan kasus pembunuhan staf KPU Yahukimo...

Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu dan jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus menjadi jembatan untuk...

Kelompok Separatis Sebar Hoax Tindakan Teror di Yahukimo

Memang kasus pembunuhan yang berturut-turut terjadi itu cukup memberi rasa traumatis tersendiri kepada warga yang ingin beraktivitas,” ungkap Bupati ketika ditemui...

Markus Haluk Tidak Lagi Dipercaya Organisasi KNPB

Seiring berjalannya waktu, Markus yang sudah kian dekat dengan tokoh-tokoh KNPB mulai bermain peran di organisasi tersebut. Hal ini terlihat setidaknya dalam dua tahun terakhir dimana KNPB hanya jalan ditempat...

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Bisnis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Bisnis. Tampilkan semua postingan

11/18/2020

Melihat Perspektif MRP Sebagai Lembaga Kultural Yang Harus Setia Kepada NKRI



Majelis Rakyat Papua ( MRP ) adalah lembaga kultural rakyat Papua yang lahir dari amanat UU Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2001 , amanat MRP itu terletak pada pasal 77, PP 54 dan Junto 64 , namun MRP juga tidak mempunyai kewenangan yang lebih untuk menentukan keputusan dan aspirasi dari rakyat Papua, dalam nomenklatur MRP , MRP hanya di berikan tugas sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi sebagai pertimbangan serta afirmatif orang asli Papua, MRP juga hanya mempunyai 3 fungsi utama yaitu :

1. Adat 

2. Agama

3. Perempuan


Ketiga fungsi dasar MRP tersebut harusnya jalan berbarengan , bersinergi serta memihak kepada rakyat Papua, bukan MRP memihak  kepada Eksekutif, Legislatif atau Organisasi manapun , bahkan MRP tidak boleh mengakomodir atau berafiliasi dengan organisasi - organisasi terlarang yang bertentangan dengan negara misalnya United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ), Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) dan Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) serta organisasi terlarang lainnya.


Rakyat Papua, Polri , TNI, Para Bupati dan berbagai elemen masyarakat menolak Rapat Dengar Pendapat  Wilayah ( RDP W ) dan Rapat Pendapat Umum ( RDP U ) tentu dengan berbagai pertimbangan, beberapa pertimbangan tersebut antara lain : 


1. Pandemic Covid - 19

Pandemic Covid - 19 yang masih ada di Indonesia membuat Pemerintah harus lebih serius menangani pandemic tersebut termasuk mengingatkan masyarakat untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak serta mematuhi protokol kesehatan.


2. Agenda RDP MRP Terindikasi dekat dengan Kelopok separatis Papua

Banyak Kalangan yang menilai bahwa agenda RDP MRP Papua ini hampir sama dengan MRP PB yaitu dekat dengan kepentingan separatis di Papua.


3. Agenda - agenda dan rapat - rapat kerja MRP terlihat sangat tertutup

Agenda dan rapat kerja MRP menjelang RDPW dan RDPU di nilai sangat tertutup, sehingga hal ini menimbulkan rasa curiga  dari masyarakat Papua dan pemerintah, seharusnya rapat kerja MRP bisa lebih fleksibel dan terbuka sehingga rakyat Papua dan pemerintah bisa meninjau langsung, serta akses kepada wartawan dan media bisa lebih terbuka, saya melihat justru MRP membuka ruang hanya kepada media - media yang selama ini menyuarakan isu - isu politik Papua Merdeka.


Ketiga pertimbangan di atas adalah sebagian dari ketidak percayaan masyarakat dan pemerintah untuk menolak RDP MRP di Tanah Papua.


Saya membaca dan melihat beberapa tulisan dan opini dari Theo Hesegem dan Pdt Socrates S Yoman setelah membaca tulisan  mereka saya berpikir bahwa kedua saudara saya ini sebenarnya tidak melihat beberapa persepktif undang - undang yang mengikat MRP dan undang - undang yang merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mengamalkannya, yang pertama adalah MRP adalah lembaga negara yang harus setia kepada negara dan bangsa Indonesia hal itu tertuang dalam Pasal 23 UU Nomor 21 tahun 2001.


Pasal 23

( 1 ) MRP mempunyai Kewajiban : 

a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengbdi kepada rakyat Provinsi Papua.

b. Mengamalkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 serta  mentaati segala peraturan perundang - undangan.


Yang kedua adalah seluruh tumpah darah rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua dan dari Rote sampai Miangas sudah tentu terikat dan wajib mengamalkan UUD 1945  khususnya Pasal 27  ayat ( 3 ) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaaan Negara. 


Jadi jika ada penolakan RDP dan agenda MRP oleh masyarakat , Pemerintah , Pemerintah Daerah dan semua elemen masyarakat yang merah putih hal itu berarti rakyat dan pemerintah telah mengamalkan UUD 1945  khsusnya pasal 27, jadi jika tim RDP MRP di tolak oleh warga masyarakat di berbagai daerah berarti hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena hak bela negara bukan saja di lakukan oleh TNI, Polri dan Pemerintah saja, tetapi merupakan hak setiap warga negara Indonesia, termasuk Theo Hesegem dan Pdt Socrates Sofyan Yoman yang merupakan warga negara Indonesia, sebab mereka juga masih makan, minum , dan berkatifitas menggunakan uang rupiah yang notabene adalah uang Indonesia, saya rasa Theo Hesegem  dan Pdt Socrates tak perlu risih dan alergi terhadap aspirasi warga masyarakat yang menolak RDP MRP.


Saya juga mencatat beberapa agenda MRP yang seharusnya tak perlu dilakukan oleh MRP apa lagi MRP merupakan lembaga negara yang terikat oleh undang - undang, beberapa catatan tersebut antara lain : 

Sebagian anggota MRP Papua terlihat menjalankan agenda beberapa elit - elit di Papua yang tidak ingin dana Otonomi khusus di audit dan di evaluasi.


Ada agenda tertentu yang di titipkan ke beberapa anggota MRP untuk dapat dimainkan sebagai posisi bergaining agar pemerintah pusat dapat menerima kepentingan elit - elit tertentu di Papua yang menginginkan kekuasaan absolut dan dana yang besar hingga beberapa kali lipat.


Pertemuan Ketua MRP Tomotius Murib dan Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk di bulan Oktober 2020 menjadi tanda tanya juga untuk rakyat Papua  Pemerintah karena MRP terikat dengan Pasal 23 UU nomor 21 tahun 2001,  kita juga tahu bahwa ULMWP adalah organisasi terlarang dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan NKRI, pertanyaannya adalah apa korelasi antara MRP , Ketua MRP Timotius Murib , Markus Haluk dan  ULMWP, jika melihat kembali Pasal 23  UU 21 tahun 2001 maka Ketua MRP Timotius Murib telah melanggar Pasal 23, seharusnya negara memberi sangksi agar ada rasa kepercayaan ( trust ) masyarakat kepada Negara.


Beberapa Tahun lalu Ketua MRP dan beberapa  orang berangkat ke Jenewa Swiss untuk membawa laporan pelanggaran HAM oleh TNI / Polri dan Pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua, jika melihat tupoksi MRP, MRP tak memiliki kewenangan untuk membawa laporan tesebut ke Swiss , sebab hal tersebut tidak tercantum dalam Undang - undang dan PP tentang MRP, apa yang Ketua MRP lakukan juga melanggar topuksinya sendiri serta tidak melalui pleno dan rapat anggaran.


Transparansi keuangan MRP belum maksimal karena MRP juga menggunakan dana otononomi khusus, seharusnya dana otsus di MRP harus terus di audit secara berkala. Ada  beberapa anggota MRP Papua juga yang mempertanyakan hak - hak mereka dan tunjangan mereka terkait pleno, hearing, serta dana mereka yang belum di bayarkan secara intens dan maksimal.


Saya berharap semoga kedepannya MRP Papua bisa mejadi lebih baik lagi dan selalu membawa kepentingan rakyat bukan membawa kepentingan sponsor - sponsor tertentu yang tidak ingin di audit.


Salam Rakyat Papua.

Salam Indonesia.


Tuhan Memberkati.


Oleh : Ali Kabiay

Tokoh Pemuda Papua

( 18/11/2020)

Share:

10/30/2020

Edison Waromi: Walaupun UU Sementara Ditolak, ULMWP Tetap Maju


Polemik ditolaknya undang-undang sementara yang dibuat oleh ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) semakin ditolak dari beberapa faksi perjuangan West Papua.

Penolakan pertama datang dari TPNPB OPM yang dinyatakan dengan resmi oleh Ketua OPM Jefry Bomanak Pagayak melalui siaran persnya, beberapa waktu lalu.

"Apa yang menjadi dasar ULMWP membentuk sebuah Undang-undang, karena hak Konstitusi perjuangan Papua berada dibawah kendali OPM yang diwariskan melalui konferensi 1 Juli 1971," pernyataan resmi Jefry.

Terkait dengan penolakan Jefry mengatakan kalau Undang-undang yang dibuat oleh ULMWP berasal dari rencana Sem Karoba yang berafiliasi dengan pemerintah Indonesia, kita ketahui dimana Sem Karoba menjalankan bisnisnya di Jakarta tidak lepas dari campur tangan  Bin atau Bais.

Selain beberapa organisasi yang menolak UUD sementara tersebut, didalam tubuh ULMWP pun terpecah menjadi 2 kubu, dimana Direktur ULMWP Markus Haluk sangat tidak sejalan dan menolak undang-undang sementara tersebut, ungkap Jefry.

Baca juga: Aksi Demo Rusuh, Ada Kelompok Yang Mempengaruhi Mahasiswa

Walaupun undang-undang sementara yang dikeluarkan oleh ULMWP ditolak beberapa organisasi perjuangan Papua merdeka, namun ULMWP tetap jalan dan maju sesuai kesepakatan yang sudah dibuat bersama oleh TRWP pimpinan Mathias Wenda.

Mengutip dari pernyataan Edi Waromi, simpatisan OPM - TPNPB maupun KNPB menganggap Undang-undang sementara yang dibuat oleh ULMWP menodai aksistensi perjuangan kelompok TPNPB-OPM pada tahun 1961-1971.

Sebenarnya, menurut Edi Waromi bukan soal menodai konstitusi 1971, justru ULMWP menganggap selama ini TPNPB-OPM dan beberapa organisasi simpatisannya sudah berbuat sejauh mana, dari tahun 1971 hingga sekarang tidak ada wujud perjuangan menuju kemerdekaan Papua.

"Sehingga ULMWP mengambil langkah yang cepat untuk memaksa agar adanya pengakuan segera dari PBB, karena rakyat sudah bosan dengan janji-janji yang selalu disampaikan oleh Jefry Bomanak Pagayak melalui media".

Edi mengatakan apapun yang terjadi ULMWP tetap maju, dan tidak akan pernah mundur, walaupun tidak diterima organisasi lain. 


Pewarta: Arnold 

Share:

10/27/2020

Aksi Demo Rusuh, Ada Kelompok Yang Mempengaruhi Mahasiswa


Jayapura, Papua - Kapolresta Jayapura AKBP Gustav tidak akan memberikan ruang kepada massa aksi yang akan bermobilisasi mengingat potensi gangguan yang mengganggu ketertiban umum, Selasa 27/10

 

"Aksi demo tidak perlu dilaksanakan, karena sesuai dengan pengalaman terdahulu bahwa massa aksi tidak bisa menjaga ketertiban," ujar Kapolresta.

 

Meski melarang massa aksi untuk melakukan mobilisasi, Kapolresta telah menyampaikan agar penyuaraan aspirasi tetap bisa dilakukan namun dengan pertimbangan harus dilakukan di tempat. Kapolresta menganggap bahwa massa aksi berpotensi memunculkan kembali tindakan-tindakan yang dapat merugikan banyak pihak seperti kejadian pada akhir periode 2019 lalu.


Baca juga: Pernyataan Benny Wenda Soal Perjuangan ULMWP

 

"Tentu aksi masih bisa dilaksanakan namun dengan catatan tanpa ada mobilisasi massa," ujar Kapolresta.

 

Gustav juga menyampaikan bahwa pada pagi hari ini massa tidak menunjukkan sikap yang kooperatif. Hal ini disampaikan lantaran massa telah bertindak brutal dengan mencoba melempari petugas dengan batu.


"Bahkan sejak aksi ini belum dimulai, sudah ada indikasi untuk rusuh. Petugas kepolisian yang berada di lapangan menjadi sasaran pelemparan batu," ungkapnya.

 

Diketahui bahwa pelemparan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut terjadi ketika masih dilakukannya diskusi oleh Kapolresta dan perwakilan mahasiswa. Saat ini situasi yang sempat rusuh telah berhasil ditangani oleh aparat Polisi yang dibantu oleh TNI.

 

Ditambahkan juga bahwa sejumlah mahasiswa yang diduga sebagai provokator massa aksi telah berhasil diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut. 

Ketua BEM UNCEN Yop Itlay saat dikonfirmasi terkait pembubaran mahasiswa yang melaksanakan Demo tentang Otsus, dirinya membenarkan adanya pembubaran yang dilakukan oleh aparat keamanan dari Polres Jayapura Kota. 

Dirinya mengungkapkan sangat menyayangkapkan hal ini bias terjadi, pihaknya sudah berkordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan aksi dengan damai dan tertib, namun terjadi aksi diluar perkiraan pihaknya. 

“Kami dsangat kaget melihat ada aksi yang tidak tertib yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga bukan mahasiswa ikut bergabung dengan massa dan melakukan provokasi, sehingga adek-adek mahasiswa yang lain ikut melakukan aksi diluar mekanisme,” ungkapnya. 

Dirinya menduga kelompok yang masuk kedalam massa ikut bergabung mengaku sebagai senior, hal inilah yang membuat mahasiswa lainnya mengikuti apa yang dipengaruhi oleh mereka, tuturnya. 

Pewarta: Arnold B

Share:

10/18/2020

Pernyataan Benny Wenda Soal Perjuangan ULMWP

Benny Wenda Menunjukan Berkas ULMWP di PBB

Posisi ULMWP sudah bagus jadi badan diplomasi internasional, jangan anggap perjuangan mencapai kemedekaan hanya melalui perang senjata saja, upaya diplomasi juga sebagai jalan meyakinkan dunia internasional.

Selama ini ULMWP berdiri sudah banyak kemajuan-kemajuan yang dilakukan untuk meyakinkan dunia Internasional bahwa Bangsa West Papua ingin merdeka. Disaat pendekatan diplomasi ULMWP hampir sampai pada puncaknya, TPN-PB melakukan tindakan yang sangat merusak keyakinan dunia Internasional terhadap Bangsa West Papua.

Menjelang Sidang Umum PBB kemaren ULMWP sudah mendapatkan kepercayaan, namun pihak TPN-PB melakukan penembakan terhadap rakyat sipil di Intan Jaya dan Nduga yang juga mengakibatkan seorang pendeta tewas. Apa yang dilakukan TPN-PB di Ppaua sama halnya dengan perbuatan teroris, bukan perang melainkan menakut-nakuti atau meneror.

Baca Juga: Gagal Mendapatkan Perhatian PBB, TPNPB semakin Bringas

Kalua begini caranya apa yang mau diharapkan dari TPN-PB, setelah tembak TNI atau Masyarakat  kemudian sembunyi dan berkoar-koar di media bertanggung jawab atas penembakan tersebut.

Saya selaku Ketua ULMWP meminta kepada semua organisasi TPN-PB yang ada di hutan, gunung dan lembah untuk hentikan tindakan kekerasan terhadap manusia, karena apa yang TPN-PB lakukan sama halnya dengan terror, hal inilah yang menjadi musuh dunia internasional, saya sudah berupaya meyakinkan PBB bahwa di Papua tidak ada teroris yang ada adalah upaya perjuangan kemerdekaan west Papua.

Kepada saudara saya yang berada di wilayah pantai saya sangat berterima kasih, karena telah mendukung perjuangan ULMWP di luar negeri. Begitu juga dengan saudara Jefry Bomanak sauadara saya yang berasal dari gunung, silahkan berjuang dengan Konstitusi 1 Juli 1971, jalankan perjuangan masing-masing. ULMWP tetap berada pada jalur diplomasi dan tidak berada dibawah Konstitusi 1 Juli 1971 yang dibuat oleh OPM.

Dari semua organisasi yang ada untuk berjuang, pada akhirnya nanti kita akan melihat siapa yang betul-betul berjuang untuk west papua dan siapa yang mati gila dengan kekuasaan dan mau menajdi pahlawan untuk dikenang dan dicatat setelah Papua Merdeka.


Ketua ULMWP Benny Wenda, 19 Oct 2020

Share:

10/10/2020

Gagal Mendapatkan Perhatian PBB, KKB Semakin Beringas



Gagal mendapatkan perhatian dari Sidang Umum PBB pada tanggal 22–29 September 2020 lalu, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua semakin beringas dan membabi buta menyerang aparat negara dan masyarakat sipil untuk menunjukan keberadaannya yang semakin diabaikan masyarakat.

 

Cara yang digunakan antara lain memprovokasi, meneror, mengorbankan masyarakat sipil kemudian memfitnah aparat TNI–Polri yang bertugas menjaga keamanan dan kedamaian di Papua.

 

Tujuannya adalah agar masyarakat lokal tertekan dan terpaksa mendukung mereka serta mendapatkan perhatian dunia, serangan KKB Papua terhadap aparat negara dan masyarakat sipil beberapa bulan terakhir semakin mengganas. Dimulai dari penembakan terhadap dua tenaga kesehatan penanganan Covid–19 yakni Almanek Bagau (luka tembak) dan Heniko Somau (tewas di tempat) pada Jumat (22/5/2020) di Distrik Wandai, Kab. Intan Jaya, penembakan petani bernama Yunus Sani (tewas) pada Jumat (29/5/2020) di Kampung Magataga, Distrik Wandai, Kab. Intan Jaya, penembakan warga bernama Laode Zainudin (luka tembak) pada Sabtu (15/8/2020) di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya, penembakan 2 warga sipil berprofesi tukang ojek bernama Laode Anas (kemudian meninggal dunia) dan Fatur Rahman (luka tembak) pada Senin (14/9/2020) di Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya.


Baca Juga: 112 Dokter Papua Lulus Program Beasiswa

 

Pembunuhan warga sipil berprofesi tukang ojek bernama Badawi (tewas di tempat) dan penembakan anggota TNI bernama Serka Sahlan (tewas di tempat) pada Kamis (17/9/2020) di Kampung Hitadipa, Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya, penyerangan Koramil Persiapan Hitadipa, Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya pada Sabtu (19/9/2020) yang menewaskan anggota TNI bernama Pratu Dwi Akbar Utomo, penembakan Pendeta Yeremia Zanambani (kemudian meninggal dunia) pada Sabtu sore (19/9/2020) Kampung Hitadipa, Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya, penembakan Polisi dan transportasi di sekitar Bandara Bilorai, Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya pada Jumat (18/9/2020) dan Jumat (25/9/2020).

 

Penembakan ke arah Kodim Persiapan Kab. Intan Jaya pada Senin (5/10/2020), penembakan pos TNI di Pasar Baru Kenyam Kab. Nduga pada Selasa (6/10/2020) yang menewaskan warga sipil bernama Yulius Wetipo, penyerangan terhadap rombongan TGPF di tanjakan Wabogopone, Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya pada Jumat (9/10/2020) yang mengakibatkan anggota Tim bernama Bambang Purwoko (Dosen UGM) dan tim pengamanan bernama Sertu Faisal Akbar menderita luka tembak, KKB masih terus melakukan serangan ke Pos TNI dan Polri di Kampung Koteka, Distrik Kenyam, Kab. Nduga.

 

Rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB ini terlihat semakin brutal dan gelap mata, tidak lagi memperhatikan siapa yang menjadi korban. Hal ini sangat disesalkan karena ini sama halnya dengan pelanggaran terhadap HAM dan nilai–nilai kemanusiaan. Masyarakat sipil adalah pihak yang perlu dilindungi oleh semua pihak.


Sumber: Edward GM (Aktifis Papua)

Share:

9/23/2020

Kapolres Mimika: Tak ada pengiriman pasukan ke Intan Jaya


Mimika- Kepala Kepolisian Resor Mimika, Papua, AKBP IGG Era Adhinata menegaskan tidak ada pengiriman pasukan dari Mimika ke Intan Jaya guna memperkuat pengamanan wilayah itu dari teror kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Tidak ada sama sekali pergeseran pasukan dari Timika. Saya pastikan hal itu tidak ada," kata AKBP Era Adhinata di Timika, Kamis.

Kapolres Mimika mengakui bahwa sejumlah KKB yang sebelumnya sempat bercokol di wilayah Distrik Tembagapura kini sudah kembali ke daerah asal mereka baik di wilayah Intan Jaya maupun di wilayah Ilaga Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya.

"Kelompok dari Ilaga sudah bergeser dari Distrik Tembagapura. Tentunya mereka melewati wilayah Intan Jaya. Ada Kelompok Yambi pimpinan Lekagak Telenggen dan kelompok Militer Murib. Sementara kelompok Tembagapura yang bermarkas di Intan Jaya yang sebelumnya dipimpin Ayub Waker (almarhum) dan kini dipimpin Sabinus Waker sudah kembali ke Intan Jaya," katanya.

Saat ini kelompok yang diperkirakan masih berada di wilayah Distrik Tembagapura yaitu Kelompok Kali Kopi atau Kelompok Timika pimpinan Joni Botak.

Baca Juga: Warga Sipil dan Aparat Banyak Dibunh KKB Papua 

Aksi kekerasan meningkat di wilayah Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya dalam beberapa pekan terakhir hingga merenggut korban jiwa empat orang baik warga sipil maupun aparat TNI.

Pada Rabu (23/9) siang, sempat terjadi kontak tembak antara aparat dengan KKB di wilayah itu, tepatnya di depan Kantor Bupati Intan Jaya dan Pasar Sugapa.

Dandim 1705 Paniai Letkol Inf Benny Wahyudi mengatakan KKB sengaja melepas tembakan di tengah Kota Sugapa untuk mengganggu keamanan warga setempat.

“Mereka (KKB) yang lebih dulu mengeluarkan tembakan, kami pun membalasnya. Dari aksi kontak senjata tersebut tidak ada korban jiwa,” kata Letkol Wahyudi.

Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengatakan terdapat lima KKB yang sebelumnya berada di Tembagapura, Kabupaten Mimika, kini telah berada di Distrik Hitadipa, Intan Jaya.

“Mereka selalu menggunakan tameng hidup (masyarakat), sehingga kami agak kesulitan melakukan penegakan hukum,” kata Irjen Waterpauw.

Share:

9/17/2020

Warga Sipil dan Aparat Banyak Dibunuh KKB Papua, TNI Polri Harus Gelar Penidakan


Papua - Kabupaten Intan Jaya saat ini menjadi lokasi yang rawan akan aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB), hal ini dilihat dari runtutan peristiwa pembunuhan dan penembakan yang terjadi.

Tercatat sejak tiga hari terakhir telah terjadi teror dan penembakan terhadap tiga tukang ojek yang merupakan warga sipil, dan juga terhadap seorang anggota TNI. (17/9)

Nahas atas peristiwa tersebut salah seorang TNI anggota Koramil Hitadipa, Serka Sahlan meregang nyawa di lokasi kejadian. Mendapati kejadian tersebut tim gabungan TNI Polri melakukan penyisiran dan upaya evakuasi terhadp Serka Sahlan yang telah tewas mengenaskan.

Berbagai luka ditemukan pada sekujur tubuhnya, termasuk areal muka yang terbelah karena bacokan senjata tajam.

Kejadian demi kejadian terus terjadi sebagai upaya eksistensi teror dari kelompok separatis. Oleh sebab itu pengamat Papua menilai harus segera dilakukannya penyelesaian konflik secara tuntas.

Baca Juga: 112 Dokter Papua Lulus Administrasi Program Beasiswa Otsus 2020

“Tidak bisa lagi TNI Polri hanya berdiam diri atas dasar pengamanan wilayah, yang kronis saat ini bukan lagi pengamanan tapi harus ada upaya penindakan,”

Hal itu diungkapan sebab telah banyak terjadi teror yang mengakibatkan kerugian dan hilangnya nyawa seseorang, baik aparat ataupun masyarakat sipil sekalipun.

Meski demikian, pihaknya juga menilai bahwa penyelesaian di Papua tidak semudah apa yang dikatakan. Ia sadar bahwa terdapat ancaman lain lewat pergerakan politik yang ada.

“Kelompok separatis di Papua juga ada organisasi ULMWP. Atas berbagai fakta, kelompok ini acap kali melakukan propaganda dan penggelapan fakta sehingga membuat setiap upaya penindakan akan digiring sebagai bentuk pelanggaran HAM”

Hal itu juga senada dengan penuturan pengamat teroris dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya. Ia mengatakan bahwa KKB di Papua memiliki jaringan yang kompleks dalam melakukan setiap aksinya.

“Mereka terorganisir, punya jaringan dalam dan luar negeri, punya agenda politik dari aksi-aksi kriminal mereka," ujar Harits.

Keberadaan asing yang turut ikut bermain telah terbaca dari setiap gejolak di Papua sebab diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia.

Share:

9/07/2020

Warga Papua Terancam Ekspansi dan Kontradiksi Sawit

 



Sorong - Para aktivis hak adat menyambut baik pembatalan izin perkebunan kelapa sawit di tanah adat di wilayah Papua, Indonesia. Mereka mengatakan, kasus tersebut adalah contoh utama dari kebutuhan untuk secara resmi mengakui hak atas tanah adat.

Pada 14 Agustus, Bupati Sorong, Provinsi Papua Barat mengeluarkan serangkaian keputusan yang mencabut berbagai izin yang dikeluarkan sejak 2011 kepada PT Mega Mustika Plantation (MMP) untuk 11.475 hektar tanah di distrik tersebut, Mongabay melaporkan.

Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas kampanye jangka panjang oleh masyarakat adat Moi terhadap MMP dan dua perusahaan perkebunan lainnya (PT Inti Kebun Lestari (IKL) dan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS)) dengan konsesi di tanah leluhur kelompok tersebut.

Konsesi MMP termasuk hutan Klaso, yang dianggap Moi sebagai bagian suci dari mitos penciptaan mereka.

“Setelah studi menyeluruh tentang perkebunan kelapa sawit di Klaso, diputuskan untuk mengembalikan (kawasan itu) kepada warga yang memiliki hak atas tanah leluhur,” ujar Johnny Kamuru, Bupati Sorong, setelah menyerahkan sendiri salinan SK yang mencabut izin MMP kepada Ketua DPRD Klaso Danci Ulimpa.


  • Gaet Ericsson, XL Axiata Bangun Teknologi 5G di Timur Indonesia
  • Demo PT FI, Minta Turun Karena Isteri Dibawa Kabur Orang


 Franky Samperante, direktur eksekutif LSM Pusaka, yang mengadvokasi hak-hak Adat di seluruh Indonesia, menyambut baik keputusan tersebut.

“Hutan di Klaso adalah tempat suku asli Moi mengenyam pendidikan,” ujarnya kepada Mongabay. “Ini untuk pendidikan Adat dan itu sakral.”

Franky mencatat, Kabupaten Sorong memiliki peraturan daerah sejak 2017 yang mengakui status adat masyarakat Moi dan melindungi mereka. Peraturan tersebut diikuti oleh pedoman (yang dikeluarkan oleh Johnny awal tahun ini) yang menjelaskan rincian pengakuan dan perlindungan hak tanah leluhur mereka.

Berdasarkan perda saja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya bisa menandatangani keputusan yang mencabut izin lingkungan untuk konsesi (salah satu dari tiga izin yang dikeluarkan untuk MMP sejak 2011) tiga tahun lalu, menurut Franky. Dia menambahkan, Moi telah mengajukan permintaan untuk itu pada 2018, tetapi kementerian tidak pernah mengambil tindakan.

“Seharusnya kementerian sinkron dengan pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Share:

9/01/2020

Demo PT FI, Minta Turun Karena Isteri Dibawa Kabur Orang

 



Aksi spontanitas Demo yang dilakukan sejumlah karyawan PTFI dengan memblokade Jalan Tambang di Mile Point (MP) 72 PT Freeport Indonesia (PTFI) di Tembagapura dan menuntut pembukaan akses bus shift day off (SDO), dikarenakan alasan permasalahan keluarga karyawan tersebut.

 

Kadisnaker Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga yang sempat menemui para karyawan PTFI saat sedang melakukan aksi demo beberapa waktu yang lalu, kepada wartawan sedikit bercerita, alasan karyawan sampai melakukan aksi tersebut dan menuntut agar managemen PTFI kembali membuka akses bagi mereka untuk bisa bertemu dengan keluarga mereka dan mengobati kerinduan mereka selama kurang lebih 6 bulan.

 

“Selama 6 bulan ini mereka tidak diizinkan turun dari wilayah Tembagapura, selama itu ada beberapa karyawan yang orang tuanya meninggal dan mereka tidak bisa mengikuti pemakaman karena mereka belum dizinkan untuk turun. Bahkan ada yang istrinya meninggal, ada yang anaknya meninggal dan mereka hanya bisa mendegar kabar dan tidak bisa turun,” kata Yanengga saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (1/9/2020)

 

Bahkan kata Yanengga, ada juga istri karyawan yang dibawa kabur laki-laki lain, dan anaknya terlantar, mungkin karena itu sehingga dengan spontanitas para karyawan mulai berkumpul dan melakukan demo secara besar-besaran meminta mereka kembali diberikan fasilitas untuk turun ke Timika.


  • YPMAK Papua buka pendaftaran calon penerima beasiswa 2020

 

“Mereka hanya minta managemen sediakan bus untuk para karyawan bisa turun ke Timika,” ujarnya.

 

Yanengga mengungkapkan, ada beberapa karyawan sebelumnya meminta izin ke manajemen untuk turun ke Timika karena ada kedukaan dan juga masalah lainnya.

 

“Itu kita sudah sampaikan kepada managemen untuk bisa melihat hal tersebut, sehingga ke depan tidak ada lagi yang melakukan demo dan pekerjaan tetap berjalan normal,” kata Yanengga. (Salam Papua)

Share:

8/29/2020

Gaet Ericsson, XL Axiata Bangun Teknologi 5G di Timur Indonesia



Jakarta - XL Axiata memakai dua solusi teknologi Ericsson yang dinilai dapat meningkatkan kinerja jaringan. Maka, penerapan 5G bisa dilakukan di timur Indonesia.

 

Perusahaan telekomunikasi, XL Axiata bekerja sama dengan Ericsson untuk mengimplementasikan jaringan internet generasi kelima (5G) di kawasan timur Indonesia. Teknologi yang dibawa oleh Ericsson disebut-sebut mampu meningkatkan kinerja jaringan. Solusi yang ditawarkan Ericsson kepada XL Axiata yakni Cloud Packet Core. Layanan ini meliputi Evolved Packet Gateway, yang memungkinkan arsitektur jaringan inti (core network) terdistribusi dan meningkatkan kinerja jaringan.

 

  • Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua

 

Teknologi itu juga diklaim meningkatkan efisiensi layanan. Sebab, Evolved Packet Gateway dapat dikembangkan menjadi operasi mode ganda 5G Cloud Core, 5G EPC dan 5G Core (5GC).


Selain itu, XL Axiata mengadopsi jaringan inti Network Functions Virtualization Infrastructure (NFVI). NFVI memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi-teknologi baru dengan kustomisasi bawaan dan inovasi. Dengan begitu, NFVI dapat mendukung pengenalan layanan baru. Selain itu, dapat memperkaya pengalaman pengguna dalam menggunakan internet. Solusi itu juga memungkinkan operator mengimplementasikan telekomunikasi virtual, OSS, BSS, IT dan aplikasi pada media dengan kecepatan penuh. Layanan ini erintegrasi dengan edge computing dan pengelolaan kontainer, sehingga bisa menerapkan aplikasi berbasis komputasi awan (cloud) dengan cepat dan berisiko rendah.


  • YPMAK Papua buka pendaftaran calon penerima beasiswa 2020


Chief Technology OfficerXL Axiata Yessie D Yosetya optimistis, teknologi itu dapat membantu perusahaan menjadi pemimpin pasar di Tanah Air. Selain itu, “mampu memenuhi permintaan pengguna yang terus meningkat,” kata dia dikutip dari siaran pers, Kamis (30/7).

 

Berdasarkan laporan Ericsson Mobility Report edisi Juni 2019, rata-rata penggunaan data di perangkat 5G di Indonesia diperkirakan meningkat 10 kali lipat. “Pengguna selalu mencari teknologi canggih saat ini,” katanya. Country Head of Ericsson Indonesia Jerry Soper mengaku, perusahaan memimpin pasar Evolved Packet Core virtual dan NFVI dalam beberapa tahun terakhir. “Kematangan penerapan perangkat lunak (software) kami, stabilitas kinerja operasional dan kemampuan pengiriman lokal menjadi faktor penting bagi XL Axiata dalam memilih kami,” katanya. (Katadata)

 

Share:

YPMAK Papua buka pendaftaran calon penerima beasiswa 2020



Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) Papua selaku lembaga yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua mulai membuka pendaftaran calon penerima beasiswa tahun 2020.

 

Kepala Divisi Pendidikan YPMAK Fransiskus Wanmang di Timika, Rabu, mengatakan meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19 YPMAK tetap berupaya merekrut calon peserta beasiswa yang berasal dari Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lain yaitu Dani, Damal, Nduga, Moni dan Mee.

 

Meski begitu, katanya, YPMAK kini memfokuskan pemberian beasiswa bagi peserta yang menempuh pendidikan lanjutan di Timika.

 

"Tahun ini tetap ada program beasiswa, tapi kami tidak mengirim peserta ke luar Mimika. Kami fokuskan pemberian beasiswa kepada peserta yang melanjutkan pendidikan di Timika karena adanya pandemi COVID-19," kata Fransiskus.

 

Menurut dia, peserta baru penerima beasiswa YPMAK tahun 2020 untuk jenjang Perguruan Tinggi diarahkan untuk memilih tiga mitra penyelenggara pendidikan yang sudah bekerja sama dengan YPMAK yaitu Akademi Keperawatan untuk studi keperawatan, Kolose Pendidikan Guru (KPG) untuk studi keguruan dan STIE Jambatan Bulan.


  • Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua

 

Di luar tiga mitra pendidikan itu, YPMAK tidak menanggung biaya pendidikan putra-putri Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya atau biaya pendidikannya menjadi tanggung jawab orang tua.

 

Persyaratan lainnya yaitu calon penerima beasiswa sudah harus menempuh pendidikan pada tiga mitra pendidikan tersebut minimal selama satu hingga dua semester.

 

YPMAK akan menentukan kriteria calon penerima beasiswa berdasarkan sejumlah penilaian.

 

Adapun peserta beasiswa YPMAK tingkat SMP dan SMA yang kini masih menempuh pendidikan di Lokon, dan Manado, Sulawesi Utara, Semarang dan lainnya secara otomatis masih tetap menjadi peserta program beasiswa untuk jenjang pendidikan berikutnya tanpa harus mendaftar ulang sebagai peserta beasiswa baru.

 

Saat ini jumlah peserta aktif program beasiswa YPMAK yang sedang mengikuti perkuliahan dan studi di berbagai kota di luar Mimika sebanyak 1.313 orang mulai dari jenjang SMP hingga program studi strata tiga. Khusus di Mimika sendiri, peserta aktif program beasiswa YPMAK berjumlah lebih dari 1.000-an orang, di antaranya para siswa yang sedang bersekolah di Sekolah Asrama Taruna Papua SP4 dan Sekolah Asrama Solus Populi SP3.

Share:

Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua



Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu dan jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus menjadi jembatan untuk meniti perdamaian dan membangun kesejahteraan. Otsus yang telah dijalankan selama hampir kurang lebih 20 tahun sendiri juga telah dikukuhkan dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.


Sejauh ini, sejak dilaksanakan selama 20 tahun besaran dana Otsus untuk Papua mencapai Rp127 triliun yang difokuskan terutama 30% untuk sektor Pendidikan dan 15% untuk sektor Kesehatan dan Gizi. Dengan besaran dana Otsus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah RI untuk pembangunan Papua.


Melalui Otsus pula, Orang Asli Papua diberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini terlihat dari pasal 12 pada UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Karena bagi Provinsi Papua/Barat Gubernur dan Wakil Gubernur wajib diisi orang asli Papua (OAP). Salah satu kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat Papua secara menyeluruh, karena lewat andil dari pemimpin yang notabene merupakan OAP diharapkan pendekatan secara adat/budaya lebih tercipta.


Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada pula kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Namun yang terpenting bagi keberlangsungan otsus adalah meningkatnya kesejahteraan bagi rakat Papua melalui indikator peningkatan akuntabilitas serta transparansi oleh penyelenggaranya.


Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menjelaskan, kehadiran otsus Papua dari awal sejak 2001 merupakan sebuah tuntutan orang Papua yang merasa tertinggal dari berbagai aspek. Menurut dia, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran otsus diakui memang memberi manfaat yang begitu besar. 


  • Menparekraf ajak swasta terlibat kembangkan produk kreatif lokal
  • Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI


"Manfaat Otsus sangat besar bagi Papua, bahkan dari sisi anggaran setiap tahun terus meningkat," ungkapnya kala melakukan diskusi secara virtual.


Ia menjelaskan, anggaran otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 sekarang , dimana dari sisi besaran dana terus meningkat, juga diprioritaskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal itu, menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar.


Solossa juga berharap dalam implementasi ke depan, pemerintah daerah diberikan ruang sebesar-besarnya dari sisi kewenangan agar Otsus makin memberi manfaat optimal. Juga, agar implementasi otsus itu terakomodasi secara baik sehingga anggaran yang begitu besar bisa direalisasikan sesuai dengan peruntukannya. Dengan begitu sisi manfaat otsus akan bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.


Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Hendrik Krisifu mengingatkan bahwa masyarakat Papua jangan keliru memaknai otsus. Menurutnya, otsus itu tidak akan berakhir pada tahun depan. Ia menjelaskan, Undang-Undang Otsus itu sebanyak 78 pasal, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan akan berakhir tahun 2021. 


“Yang jelas, di pasal 34 ayat 6, disebut bahwa yang berakhir pada tahun 2021 adalah dana otonomi khusus. Jadi, kata Hendrik, harus ada satu pemahaman di masyarakat, bawah bukan Otsus yang akan berakhir. Namun kucuran dana Otsusnya yang akan berakhir,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa hal tersebut tidak akan mengubah Papua yang akan tetap mendapat keistimewaan tersendiri untuk membangun daerahnya.

Share:

8/27/2020

Menparekraf ajak swasta terlibat kembangkan produk kreatif lokal

 


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengajak sektor swasta untuk turut terlibat aktif dalam mengembangkan produk kreatif lokal sekaligus mendukung pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Jumat, mengatakan pandemi COVID-19 yang melanda saat ini berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi kreatif dan UMKM.

"Sejalan dengan arahan Presiden, kita perlu menggalakkan kemandirian sebagai sebuah bangsa. Dengan itu, kita bisa menggerakkan kembali roda ekonomi yang terganggu akibat pandemi, bahkan kita bisa membajak pandemi ini agar sebisa mungkin untuk membuat kemajuan atau lompatan agar Indonesia jauh lebih baik," kata Wishnutama.

Ia salah satunya menyambut baik penyelenggaraan Festival Kreatif Lokal 2020 yang diinisiasi oleh sektor swasta dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk kementeriannya.

Wishnutama sekaligus menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenparekraf dengan Adira Finance dalam penyelenggaraan “Festival Kreatif Lokal 2020" pada 27 Agustus 2020 secara daring.

Ia pun berharap Festival Kreatif Lokal tidak sekadar program CSR, namun dapat diyakini untuk mendorong para pelaku kreatif melakukan inovasi dan kreativitas sehingga mampu meningkatkan taraf hidup serta memberdayakan para pelaku ekonomi kreatif untuk melalui pandemi ini.

"Kita harapkan dengan sinergi ini pelaku ekonomi kreatif dapat kembali bangkit sehingga kita semua dari berbagai macam sektor dapat memajukan perekonomian kembali dan negeri kita yang kita cintai," kata Wishnutama.

 

Sementara itu Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya saat sesi diskusi mengatakan, pemerintah sebelumnya telah menggulirkan program Bangga Buatan Indonesia, sebuah gerakan nasional berbentuk gotong royong dari UMKM untuk UMKM Indonesia.

Sebagai turunan dari gerakan nasional tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf kemudian menjalankan program #BeliKreatifLokal yang memberikan berbagai pendampingan untuk peningkatan kompetensi pelaku UKM ekraf agar dapat masuk ke platform digital.

"Dengan berbagai pendampingan yang dilakukan Kemenparekraf/Baparekraf kepada para pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif melalui program #BeliKreatifLokal, ‘average’ penjualan para pelaku UMKM meningkat sekitar 24 persen dari sebelum mereka ‘onboarding’. Hal ini tentu hasil yang menggembirakan" kata Nia Niscaya.

 

Karena itu ia mengapresiasi penyelenggaraan Adira Finance Festival Kreatif Lokal yang akan mendorong lebih banyak lagi UMKM ekraf yang mendapatkan pendampingan dan dukungan.

Secara kelembagaan, Nia berharap lewat kerja sama ini juga dapat meningkatkan brand Wonderful Indonesia agar semakin dikenal. "Kemitraan ini dapat memberikan hasil dan manfaat untuk banyak pihak," kata Nia.

Festival Kreatif Lokal 2020" merupakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Adira Finance yang bertemakan “Bangkit Bersama Sahabat” yang diadakan mulai Agustus 2020 hingga Januari 2021.

 

Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap program Kemenparekraf RI #BeliKreatifLokal dan Bangga Buatan Indonesia.

Festival Kreatif Lokal 2020 meliputi dua program acara yaitu Kreatif Lokal Award dan Konser Kreatif Lokal.

Kreatif Lokal Award merupakan sebuah apresiasi nyata Adira Finance bagi individu pelaku wirausaha yang telah menunjukkan prestasi kinerja baik dan memberdayakan masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan kreativitas sehingga meningkatkan taraf hidup diri dan lingkungannya.

Ajang ini berupaya mencari 18 pemenang dari 6 kategori bidang ekonomi kreatif yang dilombakan yaitu Kuliner, Fashion, Kriya, Fotografi, Video, dan Pertunjukan.

Selain modal usaha dengan total ratusan juta rupiah, para pemenang akan mendapatkan “business coaching”, program pendampingan bersama dengan Kemenparekraf RI, lapak online di Bukalapak, serta eksposur di media mengenai produk dan usaha mereka. Para pelaku UKM kreatif dapat mendaftarkan sebagai peserta dengan mengunjungi microsite bit.ly/festivalkreatiflokal.

Pengumuman pemenang Kreatif Lokal Award diadakan pada November 2020 bertepatan dengan HUT Adira Finance ke-30.

Pada penghujung Festival Kreatif Lokal 2020, akan diadakan Konser Kreatif Lokal pada Januari 2021, dengan rangkaian kegiatan terdiri dari Live Streaming event, Online Bazzar mengangkat produk para pemenang award, Online Workshop & Talkshow dengan ikon kreatif sesuai dengan kategori, serta Konser Amal artis ternama untuk menarik donasi bagi pelaku UKM yang terdampak pandemi.

"Melihat dari perjalanan dua tahun sebelumnya dari Festival Kreatif Lokal ini, apa yang kita lakukan mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Target kami membuat acara ini semakin besar dan berkelanjutan ke depannya agar memberikan dampak yang lebih luas pada masyarakat," kata Direktur Utama Adira Finance, Hafid Hadeli.

Share:

3 Bulan Jabat, CEO TikTok Mundur Karena Ditentang Presiden Trump



Kevin Mayer mundur sebagai CEO TikTok. Dalam memo kepada karyawan, mantan eksekutif Disney yang baru bergabung per awal Juni lalu itu merinci alasannya mundur karena respon keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang aplikasi tersebut.

 

Pesan tersebut mengatakan bahwa setelah perubahan yang tajam dari lingkungan politik, Mayer telah melakukan refleksi yang signifikan tentang apa yang dibutuhkan oleh perubahan struktural perusahaan. "Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan," tulis Mayer, seperti dikutip laman GSM Arena, Kamis 27 Agustus 2020.

 

Juru bicara TikTok mengatakan bahwa platform besutan ByteDance, raksasa internet di Cina, itu telah mengapresiasi dinamika politik beberapa bulan terakhir dan mengubah ruang lingkup peran Mayer. "Dia juga ditunjuk sebagai COO ByteDance, perusahaan induk TikTok, tapi kami belum mengetahui apakah dia akan mempertahankan posisi ini," katanya.

 

Mayer bekerja sebagai bos TikTok hanya tiga bulan. Perekrutannya adalah bagian dari upaya TikTok untuk melawan dari tekanan Amerika yang menuduh platform tersebut telah memberi akses data pengguna dan konten kepada pemerintah Cina. Trump lewat perintah eksekutifnya memaksa TikTok menjual bisnisnya di Amerika Serikat ke perusahaan setempat atau hengkang.

 

"Kami tidak bersifat politis, kami tidak menerima iklan politik dan tidak punya agenda," kata CEO TikTok, Kevin Mayer, pada awal bulan ini. Dia menambahkan, "Tujuan kami adalah tetap bersemangat, platform dinamis yang bisa dinikmati semua orang."

 

ByteDance sebelumnya juga telah mengumumkan memisahkan TikTok dari banyak bisnisnya di Cina. Perusahaan itu juga membuat beberapa perekrutan eksekutif baru dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Mayer yang dibajak dari Disney per 1 Juni lalu.

 

Sebelum Mayer, eks intellectual property chief di Microsoft, Erich Andersen, telah lebih dulu ditunjuk sebagai global general counsel pada Januari lalu. Sebelumnya lagi, ByteDance merekrut Vanessa Pappas, eksekutif veteran di YouTube, untuk menjalankan bisnis operasi di Amerika Serikat.

 

Informasi terbaru adalah perusahaan teknologi Oracle termasuk yang meminati akuisisi TikTok selain Microsoft. Jika itu terjadi, perusahaan perangkat lunak yang berbasis di California itu kemungkinan besar akan mengganti CEO, jadi kepergian Mayer dianggap bukanlah kejutan besar.

Share:

Definition List

Unordered List

Support