9/07/2020

Warga Papua Terancam Ekspansi dan Kontradiksi Sawit

 



Sorong - Para aktivis hak adat menyambut baik pembatalan izin perkebunan kelapa sawit di tanah adat di wilayah Papua, Indonesia. Mereka mengatakan, kasus tersebut adalah contoh utama dari kebutuhan untuk secara resmi mengakui hak atas tanah adat.

Pada 14 Agustus, Bupati Sorong, Provinsi Papua Barat mengeluarkan serangkaian keputusan yang mencabut berbagai izin yang dikeluarkan sejak 2011 kepada PT Mega Mustika Plantation (MMP) untuk 11.475 hektar tanah di distrik tersebut, Mongabay melaporkan.

Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas kampanye jangka panjang oleh masyarakat adat Moi terhadap MMP dan dua perusahaan perkebunan lainnya (PT Inti Kebun Lestari (IKL) dan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS)) dengan konsesi di tanah leluhur kelompok tersebut.

Konsesi MMP termasuk hutan Klaso, yang dianggap Moi sebagai bagian suci dari mitos penciptaan mereka.

“Setelah studi menyeluruh tentang perkebunan kelapa sawit di Klaso, diputuskan untuk mengembalikan (kawasan itu) kepada warga yang memiliki hak atas tanah leluhur,” ujar Johnny Kamuru, Bupati Sorong, setelah menyerahkan sendiri salinan SK yang mencabut izin MMP kepada Ketua DPRD Klaso Danci Ulimpa.


  • Gaet Ericsson, XL Axiata Bangun Teknologi 5G di Timur Indonesia
  • Demo PT FI, Minta Turun Karena Isteri Dibawa Kabur Orang


 Franky Samperante, direktur eksekutif LSM Pusaka, yang mengadvokasi hak-hak Adat di seluruh Indonesia, menyambut baik keputusan tersebut.

“Hutan di Klaso adalah tempat suku asli Moi mengenyam pendidikan,” ujarnya kepada Mongabay. “Ini untuk pendidikan Adat dan itu sakral.”

Franky mencatat, Kabupaten Sorong memiliki peraturan daerah sejak 2017 yang mengakui status adat masyarakat Moi dan melindungi mereka. Peraturan tersebut diikuti oleh pedoman (yang dikeluarkan oleh Johnny awal tahun ini) yang menjelaskan rincian pengakuan dan perlindungan hak tanah leluhur mereka.

Berdasarkan perda saja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya bisa menandatangani keputusan yang mencabut izin lingkungan untuk konsesi (salah satu dari tiga izin yang dikeluarkan untuk MMP sejak 2011) tiga tahun lalu, menurut Franky. Dia menambahkan, Moi telah mengajukan permintaan untuk itu pada 2018, tetapi kementerian tidak pernah mengambil tindakan.

“Seharusnya kementerian sinkron dengan pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog

Definition List

Unordered List

Support