Kapolda Akui Pelaku Pembunuhan Staf KPU Yahukimo Mantan TNI

Dalam laporan yang diterima kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw tentang pengungkapan kasus pembunuhan staf KPU Yahukimo...

Dana Otsus ‘Ratusan Triliun’ Harusnya Bisa Hadirkan Kesejahteraan di Papua

Kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan titik temu dan jalan tengah untuk menguatkan integrasi Papua sekaligus menjadi jembatan untuk...

Kelompok Separatis Sebar Hoax Tindakan Teror di Yahukimo

Memang kasus pembunuhan yang berturut-turut terjadi itu cukup memberi rasa traumatis tersendiri kepada warga yang ingin beraktivitas,” ungkap Bupati ketika ditemui...

Markus Haluk Tidak Lagi Dipercaya Organisasi KNPB

Seiring berjalannya waktu, Markus yang sudah kian dekat dengan tokoh-tokoh KNPB mulai bermain peran di organisasi tersebut. Hal ini terlihat setidaknya dalam dua tahun terakhir dimana KNPB hanya jalan ditempat...

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

11/28/2020

Jan Arebo: Masyarakat Papua Jangan Terpengaruh Ajakan Kelompok-kelompok Yang Bertentangan Dengan NKRI



Menanggapi kabar tentang perayaan 1 Desember bagi Papua, Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo, S.H., M.H. mengimbau kepada seluruh masyarakat di Papua agar tidak terpengaruh ajakan dari kelompo-kelompok yang bertentangan dengan prinsi NKRI.


Jan Arebo juga meminta kepada para tokoh-tokoh di Papua untuk turut meyakinkan masyarakat dalam upaya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.


“Kepada semua lapisan masyarakat, para tokoh agama, tokoh adat, ataupun LSM dan sebagainya untuk bersama-sama menciptakan situasi yang baik, saya pun menolak anggapan bahwa 1 Desember adalah hari kemerdekaan bagi Papua,” ujarnya kepada media di Jayapura (28/11).


Dia beranggapan bahwa situasi yang damai dan kondusif akan lebih bermanfaat bagi aktivitas masyarakat.


“Mari ciptakan suasana yang damai, situasi kamtibmas yang baik. Supaya semua pihak tidak dirugikan dan menjadi ketakutan. yang memiliki kewajiban berkantor silakan berkantor, tetaplah beraktivitas secara normal,” ungkap Jan Arebo.


Jan juga mengatakan jika anggapan 1 Desember agaknya bisa disikapi dengan tidak berlebihan. Menurutnya tidak hal yang bersifat monumental, terlebih aksi dan opini tersebut selalu didorong oleh kelompok anti-pemerintah.


“Masyarakat beraktivitaslah seperti biasa, tidak perlu menaggapi serius tentang 1 Desember, itu hari biasa saja, tidak berbeda dengan hari-hari lain,” tuturnya.


Pernyataan Jan dikatakannya sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat Papua secara umum. Sebab diketahui bahwa Jan Arebo-pun tidak sependapat terhadap kelompok-kelompok yang selalu memiliki kepentingan tertentu dengan menciptakan provokasi yang mempengaruhi opini masyarakat.


Diakhir pembicaraannya ia menegaskan jika perayaan yang mengarah pada gerakan 1 Desember adalah aksi yang tidak penting, terlebih hal itu akan mengacaukan situasi keamanan di Papua khususnya Kota Jayapura.

Share:

11/18/2020

Melihat Perspektif MRP Sebagai Lembaga Kultural Yang Harus Setia Kepada NKRI



Majelis Rakyat Papua ( MRP ) adalah lembaga kultural rakyat Papua yang lahir dari amanat UU Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2001 , amanat MRP itu terletak pada pasal 77, PP 54 dan Junto 64 , namun MRP juga tidak mempunyai kewenangan yang lebih untuk menentukan keputusan dan aspirasi dari rakyat Papua, dalam nomenklatur MRP , MRP hanya di berikan tugas sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi sebagai pertimbangan serta afirmatif orang asli Papua, MRP juga hanya mempunyai 3 fungsi utama yaitu :

1. Adat 

2. Agama

3. Perempuan


Ketiga fungsi dasar MRP tersebut harusnya jalan berbarengan , bersinergi serta memihak kepada rakyat Papua, bukan MRP memihak  kepada Eksekutif, Legislatif atau Organisasi manapun , bahkan MRP tidak boleh mengakomodir atau berafiliasi dengan organisasi - organisasi terlarang yang bertentangan dengan negara misalnya United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ), Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) dan Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) serta organisasi terlarang lainnya.


Rakyat Papua, Polri , TNI, Para Bupati dan berbagai elemen masyarakat menolak Rapat Dengar Pendapat  Wilayah ( RDP W ) dan Rapat Pendapat Umum ( RDP U ) tentu dengan berbagai pertimbangan, beberapa pertimbangan tersebut antara lain : 


1. Pandemic Covid - 19

Pandemic Covid - 19 yang masih ada di Indonesia membuat Pemerintah harus lebih serius menangani pandemic tersebut termasuk mengingatkan masyarakat untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak serta mematuhi protokol kesehatan.


2. Agenda RDP MRP Terindikasi dekat dengan Kelopok separatis Papua

Banyak Kalangan yang menilai bahwa agenda RDP MRP Papua ini hampir sama dengan MRP PB yaitu dekat dengan kepentingan separatis di Papua.


3. Agenda - agenda dan rapat - rapat kerja MRP terlihat sangat tertutup

Agenda dan rapat kerja MRP menjelang RDPW dan RDPU di nilai sangat tertutup, sehingga hal ini menimbulkan rasa curiga  dari masyarakat Papua dan pemerintah, seharusnya rapat kerja MRP bisa lebih fleksibel dan terbuka sehingga rakyat Papua dan pemerintah bisa meninjau langsung, serta akses kepada wartawan dan media bisa lebih terbuka, saya melihat justru MRP membuka ruang hanya kepada media - media yang selama ini menyuarakan isu - isu politik Papua Merdeka.


Ketiga pertimbangan di atas adalah sebagian dari ketidak percayaan masyarakat dan pemerintah untuk menolak RDP MRP di Tanah Papua.


Saya membaca dan melihat beberapa tulisan dan opini dari Theo Hesegem dan Pdt Socrates S Yoman setelah membaca tulisan  mereka saya berpikir bahwa kedua saudara saya ini sebenarnya tidak melihat beberapa persepktif undang - undang yang mengikat MRP dan undang - undang yang merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mengamalkannya, yang pertama adalah MRP adalah lembaga negara yang harus setia kepada negara dan bangsa Indonesia hal itu tertuang dalam Pasal 23 UU Nomor 21 tahun 2001.


Pasal 23

( 1 ) MRP mempunyai Kewajiban : 

a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengbdi kepada rakyat Provinsi Papua.

b. Mengamalkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 serta  mentaati segala peraturan perundang - undangan.


Yang kedua adalah seluruh tumpah darah rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua dan dari Rote sampai Miangas sudah tentu terikat dan wajib mengamalkan UUD 1945  khususnya Pasal 27  ayat ( 3 ) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaaan Negara. 


Jadi jika ada penolakan RDP dan agenda MRP oleh masyarakat , Pemerintah , Pemerintah Daerah dan semua elemen masyarakat yang merah putih hal itu berarti rakyat dan pemerintah telah mengamalkan UUD 1945  khsusnya pasal 27, jadi jika tim RDP MRP di tolak oleh warga masyarakat di berbagai daerah berarti hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena hak bela negara bukan saja di lakukan oleh TNI, Polri dan Pemerintah saja, tetapi merupakan hak setiap warga negara Indonesia, termasuk Theo Hesegem dan Pdt Socrates Sofyan Yoman yang merupakan warga negara Indonesia, sebab mereka juga masih makan, minum , dan berkatifitas menggunakan uang rupiah yang notabene adalah uang Indonesia, saya rasa Theo Hesegem  dan Pdt Socrates tak perlu risih dan alergi terhadap aspirasi warga masyarakat yang menolak RDP MRP.


Saya juga mencatat beberapa agenda MRP yang seharusnya tak perlu dilakukan oleh MRP apa lagi MRP merupakan lembaga negara yang terikat oleh undang - undang, beberapa catatan tersebut antara lain : 

Sebagian anggota MRP Papua terlihat menjalankan agenda beberapa elit - elit di Papua yang tidak ingin dana Otonomi khusus di audit dan di evaluasi.


Ada agenda tertentu yang di titipkan ke beberapa anggota MRP untuk dapat dimainkan sebagai posisi bergaining agar pemerintah pusat dapat menerima kepentingan elit - elit tertentu di Papua yang menginginkan kekuasaan absolut dan dana yang besar hingga beberapa kali lipat.


Pertemuan Ketua MRP Tomotius Murib dan Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk di bulan Oktober 2020 menjadi tanda tanya juga untuk rakyat Papua  Pemerintah karena MRP terikat dengan Pasal 23 UU nomor 21 tahun 2001,  kita juga tahu bahwa ULMWP adalah organisasi terlarang dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan NKRI, pertanyaannya adalah apa korelasi antara MRP , Ketua MRP Timotius Murib , Markus Haluk dan  ULMWP, jika melihat kembali Pasal 23  UU 21 tahun 2001 maka Ketua MRP Timotius Murib telah melanggar Pasal 23, seharusnya negara memberi sangksi agar ada rasa kepercayaan ( trust ) masyarakat kepada Negara.


Beberapa Tahun lalu Ketua MRP dan beberapa  orang berangkat ke Jenewa Swiss untuk membawa laporan pelanggaran HAM oleh TNI / Polri dan Pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua, jika melihat tupoksi MRP, MRP tak memiliki kewenangan untuk membawa laporan tesebut ke Swiss , sebab hal tersebut tidak tercantum dalam Undang - undang dan PP tentang MRP, apa yang Ketua MRP lakukan juga melanggar topuksinya sendiri serta tidak melalui pleno dan rapat anggaran.


Transparansi keuangan MRP belum maksimal karena MRP juga menggunakan dana otononomi khusus, seharusnya dana otsus di MRP harus terus di audit secara berkala. Ada  beberapa anggota MRP Papua juga yang mempertanyakan hak - hak mereka dan tunjangan mereka terkait pleno, hearing, serta dana mereka yang belum di bayarkan secara intens dan maksimal.


Saya berharap semoga kedepannya MRP Papua bisa mejadi lebih baik lagi dan selalu membawa kepentingan rakyat bukan membawa kepentingan sponsor - sponsor tertentu yang tidak ingin di audit.


Salam Rakyat Papua.

Salam Indonesia.


Tuhan Memberkati.


Oleh : Ali Kabiay

Tokoh Pemuda Papua

( 18/11/2020)

Share:

11/13/2020

Ondofolo Jakob Fiobetauw, Suara Rakyat Tabi Dukung Otsus Berlanjut



Sentani - Wakil Ketua Dewan Adat II Suku Sentani, Ondofolo Jakob Fiobetauw menolak dengan tegas pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggrakan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan dirinya mendukung dengan penuh keberlangsungan Otonomi Khusus di Papua serta juga meminta kepada pemerintah pusat untuk membentuk tim khusus dalam rangka mengaudit Dana Otsus 20 tahun lalu agar dapat diketahui oleh masyarakat papua sebagai bentuk pertanggungjawaban para pengguna Dana Otsus kepada masyarakat Papua. Jumat/13/11/2020.

“Rapat Dengar Pendapat Wilayah (RDPW) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilakukan oleh MRP sangat tidak sesuai dengan undang-undang otonomi khusus sehingga sebagi Ondofolo yang memegang Penuh mandat dari masyarakat adat wilayah tabi sebagi Wakil Ketua Dewan Adat II Suku Sentani, dengan tegas kami menolak.


baca juga:

  • Edison Waromi: Walaupun UU Sementara Ditolak, ULMWP Tetap Maju
  • Simon Kossay: Kita Jaga Sitkamtibmas Kabupaten Keerom Jelang Pilkada


Ondofolo Jakob Fiobetauw juga menegaskan bahwa, masyarakat adat tabi dan termasuk masyarakat suku sentani mendukung pelaksanaan otonomi khusus di papua.

“Evaluasi Otsus perlu dilakukan agar kedepanya dapat menyentuh masyarakat namun juga kami meminta kepada pemerintah pusat untuk membentuk tim khusus yang bekerja mengaudit seluruh penggunaan dana otsus yang telah berlangsung selama ini serta menindak dengan tegas oknum-oknum pengguna anggaran dana otsus yang telah membuat pelaksanaan otonomi khusus d Papua tidak berjalan dengan baik”, tutupnya.

Share:

11/09/2020

Simon Kossay: Kita Jaga Sitkamtibmas Kabupaten Keerom Jelang Pilkada


Jayapura - Jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom yang akan berlangsung pada bulan Desember mendatang, Simon Kossay Selaku Ketua Kerukunan Jayawijaya mengajak Masyarakat agar tetap menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif dan aman.

Dirinya mengungkapkan bahwa, pesta demokrasi merupakan salah satu bentuk ajang untuk mencari seorang pemimpin yang mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Yanto Eluay Minta Tidak Ada Perayaan Apapun Pada Sepuluh Noember

“Untuk itu diharapkan masyarakat harus bergandengan tangan dalam menjaga situasi di Kabupaten Keerom agar tetap aman dan juga saling menjaga persatuan serta kesatuan bangsa antar sesame,”ujar Simon.

Simon juga menambahkan, terkait dengan beberapa peristiwa yang terjadi di Keerom beberapa waktu lalu, dirinya meminta agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu hoax yang mampu menghancurkan Kabupaten Keerom.

“Selaku Ketua Kerukunan Jayawijaya meminta kepada semua element masyarakat untuk memerangi berita hoax yang mampu menimbulkan kekacauan di Keerom, dan untuk kejadian beberapa waktu lalu diharapkan agar semua dapat menerima serta mari bergandengan tangan untuk Kabupaten Keerom yang Maju,”ungkap Simon Kossay.

Dirinya menghimbau, Mari kita semua sukseskan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom pada tanggal 09 Desember 2020 mendatang, untuk menentukan Pemimpin berkualitas serta mampu memajukan Kabupaten Keerom.

Share:

11/07/2020

Yanto K. Elluay Minta Tidak Ada Perayaan Apapuan 10 November


JAYAPURA – Adanya Isu akan Ada Aksi pada 10 November Mendatang, Mendapat Tanggapan dari Ondofolo sere Yanto K. Elluay ( anak dr alm. Theys H. Elluay.

Menurut Yanto, Terkait adanya rencana kegiatan  Memperingati hari kematian Theys H. Elluay dalam rangka 19 ( sembilan belas ) Tahun meninggalnya orang tua mereka, tidak Perlu dirayakan atau dibuat aksi seperti itu.

“Kami selaku pihak keluarga hingga saat ini tidak ada merencanakan kegiatan dalam bentuk apapun dalam rangka memperingatinya,” Tuturnya.

Yanto Menilai Peringatan meninggalnya Alm. Dortheys Hiyo Eluay sepenuhnya merupakan hak dari keluarga untuk memperingatinya atau tidak sehingga orang lain diluar dari keluarga Eluay tidak berhak memaksa/mengintervensi keluarga kami untuk mengarahkan kami membuat suatu kegiatan dalam rangka memperingatinya karena kami tidak menginginkan adanya isu pelanggaran HAM atas meninggalnya Alm. dijadikan komoditi politik oleh oknum kelompok tertentu.

“Apabila ada pihak yang melaksanakan kegiatan peringatan tersebut kami dari pihak keluarga tidak bertanggungjawab atas kegiatan tersebut, dan Itu bukan Inisiatif Keluarga Besar Eluay di Sentani,” Tutupnya. (REPORTASEPAPUA.COM)

Share:

Definition List

Unordered List

Support